Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Kompas.com - 06/08/2020, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanangan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyeimbangkan penanganan Covid-19. Ia ingin sektor kesehatan dan ekonomi sama-sama diprioritaskan.

Menurut Doni hal itu penting dilakukan mengingat 20 persen pendapatan negara berasal dari sektor industri yang ada di Jawa Barat.

Di sisi lain, roda penggerak di sektor industri tersebut juga melibatkan peran serta masyarakat dan yang terbesar ada di Jawa Barat.

Baca juga: Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

“Kalau daerahnya risikonya rendah, (maka) gasnya bisa ditekan. Tapi kalau seandainya tingkat ancamannya meningkat, remnya yang ditekan,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Gedung Negara Pakuwan, Bandung, Jawa Barat, melalui keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Doni juga meminta agar peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis dan laboratorium dapat ditambah.

Hal itu mengingat adanya keterbatasan tenaga pada setiap hari libur, sehingga proses uji spesimen terhambat dan tidak optimal.

Di samping itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan dan memberikan kebutuhan para tenaga medis dan laboratorium agar penanganan Covid-19 dapat lebih maksimal.

"Petugas lab-nya (laboratorium-red) yang perlu kita tingkatkan kualitasnya termasuk dukungan operasional dan dukungan logistik untuk mereka agar bisa optimal,” kata Doni.

“Sehingga para petugas medis kita bisa bekerja lebih baik dan mereka harus terjamin juga keselamatan dan keamanannya. Karena melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium memiliki risiko yang sangat besar,” imbuh Doni.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar pemeriksaan kesehatan lebih rutin digelar, terutama bagi instansi atau lembaga yang memilki banyak pegawai atau anggota dalam satu tempat.

Dengan demikian ke depannya penularan Covid-19 dapat dicegah dan tidak menular ke masyarakat.

“Kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah proaktif, maka masyarakat sekitarnya menjadi berisiko,” kata Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com