Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Kompas.com - 06/08/2020, 14:28 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanangan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyeimbangkan penanganan Covid-19. Ia ingin sektor kesehatan dan ekonomi sama-sama diprioritaskan.

Menurut Doni hal itu penting dilakukan mengingat 20 persen pendapatan negara berasal dari sektor industri yang ada di Jawa Barat.

Di sisi lain, roda penggerak di sektor industri tersebut juga melibatkan peran serta masyarakat dan yang terbesar ada di Jawa Barat.

Baca juga: Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

“Kalau daerahnya risikonya rendah, (maka) gasnya bisa ditekan. Tapi kalau seandainya tingkat ancamannya meningkat, remnya yang ditekan,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Gedung Negara Pakuwan, Bandung, Jawa Barat, melalui keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Doni juga meminta agar peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis dan laboratorium dapat ditambah.

Hal itu mengingat adanya keterbatasan tenaga pada setiap hari libur, sehingga proses uji spesimen terhambat dan tidak optimal.

Di samping itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan dan memberikan kebutuhan para tenaga medis dan laboratorium agar penanganan Covid-19 dapat lebih maksimal.

"Petugas lab-nya (laboratorium-red) yang perlu kita tingkatkan kualitasnya termasuk dukungan operasional dan dukungan logistik untuk mereka agar bisa optimal,” kata Doni.

“Sehingga para petugas medis kita bisa bekerja lebih baik dan mereka harus terjamin juga keselamatan dan keamanannya. Karena melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium memiliki risiko yang sangat besar,” imbuh Doni.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar pemeriksaan kesehatan lebih rutin digelar, terutama bagi instansi atau lembaga yang memilki banyak pegawai atau anggota dalam satu tempat.

Dengan demikian ke depannya penularan Covid-19 dapat dicegah dan tidak menular ke masyarakat.

“Kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah proaktif, maka masyarakat sekitarnya menjadi berisiko,” kata Doni.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Nasional
Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Nasional
Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Nasional
23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

Nasional
Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X