Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat komunikasi publik Universitas Indonesia, Irwansyah menilai, pemerintah terlambat dalam melakukan kampanye penggunaan masker, karena tren penyebaran Covid-19 di Indonesia yang meningkat.

Menurut Irwansyah, seharusnya program tersebut dibuat pemerintah jauh sebelum banyak warga yang terpapar virus corona di Indonesia.

"Program kampanye masker pemerintah sebenarnya sudah sangat terlambat, apalagi setelah Indonesia mengetahui Covid-19 sejak akhir Januari 2020," kata Irwasyah saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Jokowi dan Sejumlah Menteri Terlihat Rapat Tanpa Masker, Ini Penjelasan Istana

Irwansyah menyebutkan, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tidak tegas.

Sebab, pada awalnya anjuran pemerintah terkait masker adalah untuk orang yang sakit. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Plin plan pemerintah terlihat dari ketidaktegasan dalam penggunaan masker. Awalnya yang diminta menggunakan masker adalah yang sakit. Ini menjadi stigma bahwa yang sakit yang berbahaya, padahal saat itu tes belum diberlakukan," ujar Irwansyah.

"Kemudian, semua orang diminta menggunakan masker baik yang sakit ataupun tidak sakit,” kata dia.

Irwasyah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sadar pentingnya memakai masker.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Program untuk Kampanyekan Penggunaan Masker

Kendati ada yang belum menggunakannya, menurut dia, akibat ketersediaan saat itu yang belum memadai.

"Ketika sekarang ada gerakan kampanye menggunakan masker untuk siapa lagi? Masyarakat sudah tahu. Yang tidak menggunakan masker lebih karena ketidaktersediaan masker pada saat itu," ucap Irwansyah.

"Tetapi sekarang sebagian besar masyarakat sudah tahu dan peduli bahkan sadar tentang penggunaan masker baik untuk dirinya maupun orang lain," tutur dia.

Baca juga: Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Menurut Irwansyah komunikasi pemerintah seharusnya lebih pada upaya-upaya penanganan Covid-19, misalnya upaya pembuatan vaksin.

"Saat ini yang diperlukan adalah program mengatasi, istilahnya 'coping' dalam menghadapi lamanya pandemi hingga terjadi herd immunity, dan penggunaan vaksin untuk imunitas terhadap Covid-19," kata dia.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Bikin Perda Kewajiban Pakai Masker

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.

Masalah komunikasi

Irwansyah mengatakan, saat ini masih ada masyarakat yang tidak menganggap Covid-19 sebagai ancaman. Menurut dia, itu akibat komunikasi publik yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh permasalahan.

Selain itu, kata dia, ada beberapa figur publik yang menganggap Covid-19 tidak berbahaya.

“Apalagi masih ada pejabat publik, tokoh publik, dan public figure dalam masyarakat yang sepertinya 'antisains' karena menggunakan masker tidak penting,” ujar Irwansyah.

“Jadi sebenarnya gerakan kampanye menggunakan masker bisa saja sebenarnya untuk kelompok ini, bukan untuk publik sendiri,” tutur dia.

Baca juga: Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Di sisi lain, Irwansyah menilai program kampanye masker adalah program yang dibentuk untuk penyerapan anggaran.

Sebab, sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta kabinetnya melakukan serapan anggaran agar ekonomi bisa berjalan.

“Jadi kampanye ini lebih untuk agar penyerapan anggaran menjadi lebih besar, karena sebelumnya sudah 'disentil' oleh Presiden karena tidak terserap dengan baik,” tutur Irwansyah.