Ruang Iklan Kampanye Media Massa bagi Peserta Pilkada Bakal Diperluas

Kompas.com - 06/08/2020, 09:59 WIB
Ketua KPU Arief Budiman memanggil jajaran komisioner KPU untuk memulai konferensi pers tentang Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPU menyatakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKetua KPU Arief Budiman memanggil jajaran komisioner KPU untuk memulai konferensi pers tentang Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPU menyatakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut, KPU akan memperluas ruang bagi calon kepala daerah Pilkada 2020 berkampanye melalui iklan di media massa.

Hal ini sebagai konsekuensi atas dibatasinya kampanye pertemuan fisik, lantaran Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Kegiatan yang berbentuk fisik itu akan dikurangi, diganti dengan kegiatan yang berbentuk daring termasuk salah satunya adalah iklan," kata Arief dalam audiensi virtual bersama Kompas Gramedia Grup, Rabu (5/8/2020) malam.

"Iklan media massa cetak dan elektronik itu nanti akan ruangnya dibuka lebih lebar," tuturnya.

Baca juga: Menkominfo Ingatkan Pentingnya Security System Data di Pilkada

Namun demikian, menurut Arief, lantaran terbatasnya anggaran negara, tak semua iklan kampanye bakal dibiayai oleh KPU.

KPU bakal membiayai iklan kampanye paslon sesuai dengan kemampuan negara. Selebihnya, penyelenggaraan kampanye dibiayai paslon sendiri.

"Karena menyadari kemampuan negara tidak banyak, maka nanti ruang itu akan kami buka lebih besar untuk dibiayai secara mandiri oleh peserta pemilu," ucap Arief.

Menurut Arief, pembatasan pertemuan fisik diberlakukan pada berbagai jenis metode kampanye, salah satunya debat publik.

KPU merancang agar debat publik tak dihadiri massa dalam jumlah besar. Sebagaimana protokol kesehatan pencegahan Covid-19, massa yang hadir dalam debat akan diatur maksinal 50 persen dari kapasitas ruangan.

Hal ini dilakukan supaya yang hadir di ruangan dapat tetap menjaga jarak.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X