Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Jika Informasi Pemerintah Berubah-ubah, Masyarakat Jadi Tak Percaya

Kompas.com - 05/08/2020, 18:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, komunikasi publik yang disampaikan pemerintah selama pandemi Covid-19 di Indonesia sering tidak satu kesatuan.

Hal itu terlihat dari banyaknya pernyataan yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lain.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya kepada pemerintah.

"Sekarang kita tanya, masyarakat percaya tidak dengan pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19 ?," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

"Di awal-awal saya malah agak aneh kalau Pak Yuri yang Jubir Covid-19 (saat itu) mengakui bahwa pemerintah salah dalam menyebut new normal," lanjutnya.

Baca juga: Johan Budi: Ada Ruang Kosong Komunikasi Publik Pemerintah dan Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Pernyataan Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 itu dinilainya bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa semua pihak harus berdamai dengan Covid-19.

Saat itu Presiden beralasan, Covid-19 belum bisa dihilangkan dalam waktu dekat. Kemudian, dampak dari pandemi akibat penyakit itu akan melekat dalam waktu lama.

Menurut Johan Budi, pernyataan Presiden ini baik untuk kewaspadaan masyarakat.

Yang mana pemerintah dan pihak terkait hanya tinggal merumuskan langkah sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden.

"Tapi kemudian ada ini (pernyataan yang berbeda) yang membuat masyarakat menjadi bingung," ungkap Johan Budi.

Baca juga: Data Harian Covid-19 Tak Lagi Diumumkan dalam Konpers, IAKMI: Komunikasi Krisis Harusnya Ditingkatkan

"Sebagus apapun strategi yang dipunyai pemerintah, tetapi kalau itu tidak satu kesatuan, masyarakat akan tetap menjadi tidak percaya," lanjut mantan Juru Bicara KPK ini menegaskan.

Dia pun mengkritisi sikap pemerintah yang tidak melarang potensi terjadinya kerumunan di tempat umum.

Misalnya, kegiatan demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.

"Belum lagi soal penggunaan istilah yang berubah-ubah. Menkes ngomong bahwa Covid-19 bisa sembuh sendiri. Kemudian Presiden pernah sampaikan bahwa virus corona mati kalau di iklim panas," tutur Johan Budi.

"Dengan adanya Jubir Pemerintah, merupakan suatu langkah kemajuan. Tapi kalau berbeda-beda yang disampaikan, alih-alih ubah perilaku, yang disampaikan pemerintah saya mengundang pertanyaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com