Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Ada Ruang Kosong Komunikasi Publik Pemerintah dan Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 05/08/2020, 17:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, ada ruang kosong dalam komunikasi publik pemerintah terkait Covid-19.

Akhirnya itu dimanfaatkan sejumlah pihak untuk membuat banyak lelucon atau menyampaikan klaim tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ruang kosong ini menurutnya juga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kondisi pandemi saat ini.

"Saya yakin mungkin tidak sampai 50 persen publik yang tahu bagaimana sebenarnya pandemi itu. Sehingga muncul lelucon-lelucon yang kemudian memanfaatkan ruang kosong yang tidak disampaikan pemerintah," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

"Selain itu diisi juga pernyataan orang yang menyampaikan sudah menemukan obat Covid-19 itu," lanjutnya.

Persepsi publik soal pandemi sangat mudah dipengaruhi sehingga komunikasi publik yang baik dari pemerintah sangat penting dalam situasi saat ini.

Komunikasi publik di masa pandemi, atau yang dia sebut sebagai komunikasi krisis, menurut mantan Juru Bicara KPK ini memiliki dua tujuan.

Pertama, mempengaruhi perilaku publik untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, mendorong masyarakat ikut berperan dalam menghentikan penularan Covid-190

Baca juga: Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

"Pengelolaan komunikasi publik saat krisis ini perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, harus diidentifikasi dulu apa, bagaimana, dan dampak dari pandemi Covid-29," katanya.

Kedua, diidentifikasi pula pihak mana saja yang terkait dengan penanganan Covid-19.

"Setelah diidentifikasi, kita kemudian rumuskan apa ruang lingkup krisis, pelaku siapa dan berapa banyak. Kemudian informasi apa yang dibutuhakn publik terkait Covid-19," tutur Johan Budi.

Ketiga, merumuskan manajemen krisis yang memetakan persoalan dan mencari solusi atas komunikasi publik saat pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com