Johan Budi: Ada Ruang Kosong Komunikasi Publik Pemerintah dan Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 05/08/2020, 17:11 WIB
Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur VII, Johan Budi saat diwawancarai, di Jakarta, Selasa (19/3/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCaleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur VII, Johan Budi saat diwawancarai, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, ada ruang kosong dalam komunikasi publik pemerintah terkait Covid-19.

Akhirnya itu dimanfaatkan sejumlah pihak untuk membuat banyak lelucon atau menyampaikan klaim tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ruang kosong ini menurutnya juga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kondisi pandemi saat ini.

"Saya yakin mungkin tidak sampai 50 persen publik yang tahu bagaimana sebenarnya pandemi itu. Sehingga muncul lelucon-lelucon yang kemudian memanfaatkan ruang kosong yang tidak disampaikan pemerintah," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

"Selain itu diisi juga pernyataan orang yang menyampaikan sudah menemukan obat Covid-19 itu," lanjutnya.

Persepsi publik soal pandemi sangat mudah dipengaruhi sehingga komunikasi publik yang baik dari pemerintah sangat penting dalam situasi saat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komunikasi publik di masa pandemi, atau yang dia sebut sebagai komunikasi krisis, menurut mantan Juru Bicara KPK ini memiliki dua tujuan.

Pertama, mempengaruhi perilaku publik untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, mendorong masyarakat ikut berperan dalam menghentikan penularan Covid-190

Baca juga: Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

"Pengelolaan komunikasi publik saat krisis ini perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, harus diidentifikasi dulu apa, bagaimana, dan dampak dari pandemi Covid-29," katanya.

Kedua, diidentifikasi pula pihak mana saja yang terkait dengan penanganan Covid-19.

"Setelah diidentifikasi, kita kemudian rumuskan apa ruang lingkup krisis, pelaku siapa dan berapa banyak. Kemudian informasi apa yang dibutuhakn publik terkait Covid-19," tutur Johan Budi.

Ketiga, merumuskan manajemen krisis yang memetakan persoalan dan mencari solusi atas komunikasi publik saat pandemi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X