Ganjil Genap Kembali Diterapkan, Anggota Ombudsman: Bertentangan dengan PSBB

Kompas.com - 05/08/2020, 18:08 WIB
Anggota Ombudsman RI Alvin Lie di Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Alvin Lie di Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie khawatir penerapan sistem ganjil genap akan mendorong masyarakat yang bekerja di Jakarta kembali ke kebiasaan lama sebelum pandemi Covid-19

Kebiasaan lama yang dimaksud Alvin adalah kebiasaan warga yang berangkat kerja sebelum jam ganjil genap berlaku dan baru pulang kerja saat jam ganjil genap berakhir.

"Ada risiko ganjil genap ini mendorong pekerja di DKI untuk keluar dari rumah lebih awal dan pulang ke rumah lebih malam lagi, ini jelas bertentangan dengan konsep PSBB," kata Alvin dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube Ombudsman RI, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Politisi Gerindra Nilai Ganjil Genap di Jakarta Kontra Produktif

Menurut Alvin, PSBB semestinya mengurangi dan mengendalikan pergerakan sosial masyarakat agar lebih banyak di dalam rumah ketimbang di luar rumah.

"Dengan ganjil genap ini justru mendorong seharian ini di luar rumah sekalian, pagi berangkat awal, malam pulangnya malam sekali," ujar Alvin.

Alvin juga memprediksi penerapan ganjil genap akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum seperti KRL Commuter Line, MRT maupun bus Transjakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, Alvin mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk menambah kapasitas penumpang agar jaga jarak dapat dipraktikan di dalam moda transportasi.

Baca juga: Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

"Kemudian juga harus ada yang mengawasi, karena ketika antre di tempat transit ini juga protokol kesehatan itu tetap diterapkan, dilakukan pengecekan suhu, dilakukan pengaturan jarak, kemudian razia masker juga benar-benar diterapkan," kata Alvin.

Kendati demikian, Alvin menegaskan, kebijakan ganjil genap merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta sehingga Pemprov DKI Jakarta berhak menentukan kapan akan menerapkan kebijakan ganjil genap.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan sistem ganjil genap mulai Senin (3/8/2020) lalu.

Baca juga: Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Sistem ganjil genap kembali diberlakukan pada perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Awalnya, sistem ganjil genap ditiadakan mulai Maret 2020 akibat pandemi Covid-19.

Aturan ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan pada Senin-Jumat dan tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional.

Selain itu, aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dan akan diterapkan pada jam tertentu pada pagi pukul 06.00-10.00 WIB dan sore pukul 16.00-21.00 WIB.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X