Salin Artikel

Johan Budi: Jika Informasi Pemerintah Berubah-ubah, Masyarakat Jadi Tak Percaya

Hal itu terlihat dari banyaknya pernyataan yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lain.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya kepada pemerintah.

"Sekarang kita tanya, masyarakat percaya tidak dengan pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19 ?," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

"Di awal-awal saya malah agak aneh kalau Pak Yuri yang Jubir Covid-19 (saat itu) mengakui bahwa pemerintah salah dalam menyebut new normal," lanjutnya.

Pernyataan Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 itu dinilainya bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa semua pihak harus berdamai dengan Covid-19.

Saat itu Presiden beralasan, Covid-19 belum bisa dihilangkan dalam waktu dekat. Kemudian, dampak dari pandemi akibat penyakit itu akan melekat dalam waktu lama.

Menurut Johan Budi, pernyataan Presiden ini baik untuk kewaspadaan masyarakat.

Yang mana pemerintah dan pihak terkait hanya tinggal merumuskan langkah sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden.

"Tapi kemudian ada ini (pernyataan yang berbeda) yang membuat masyarakat menjadi bingung," ungkap Johan Budi.

"Sebagus apapun strategi yang dipunyai pemerintah, tetapi kalau itu tidak satu kesatuan, masyarakat akan tetap menjadi tidak percaya," lanjut mantan Juru Bicara KPK ini menegaskan.

Dia pun mengkritisi sikap pemerintah yang tidak melarang potensi terjadinya kerumunan di tempat umum.

Misalnya, kegiatan demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.

"Belum lagi soal penggunaan istilah yang berubah-ubah. Menkes ngomong bahwa Covid-19 bisa sembuh sendiri. Kemudian Presiden pernah sampaikan bahwa virus corona mati kalau di iklim panas," tutur Johan Budi.

"Dengan adanya Jubir Pemerintah, merupakan suatu langkah kemajuan. Tapi kalau berbeda-beda yang disampaikan, alih-alih ubah perilaku, yang disampaikan pemerintah saya mengundang pertanyaan," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/18470171/johan-budi-jika-informasi-pemerintah-berubah-ubah-masyarakat-jadi-tak

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke