Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya mencari akar penyebab kinerja para menteri belum sesuai dengan yang dikehendaki.

Hal ini disampaikan Mardani menanggapi Presiden Jokowi yang kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Pertama, mulailah melihat akar masalahnya. Kalau disuruh lari tapi kakinya diikat, ya enggak akan bisa lari. Mau dimarahi seratus kali juga tidak bergerak. Potong atau selesaikan akar masalahnya, bisa regulasi, bisa juga kapasitas menterinya," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Mardani memaklumi Presiden Jokowi pada kali pertama jengkel terhadap kinerja para menteri karena rendahnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga.

Kendati demikian, pada kali kedua ini, Mardani menilai, hal tersebut tak elok dilakukan oleh Presiden.

Mardani mengatakan, presiden punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju.

"Ayo marah sekali wajar. Marah berkali-kali tidak wajar. Pak Presiden punya otoritas penuh, sayang kalau diumbar emosinya. Mesti dieman-eman karena banyak pekerjaan besar menanti Pak Presiden. Reshuffle hak prerogatif kok. Kecuali Pak Presiden takut. Jadi bukannya ambil aksi malah reaktif," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Lebih lanjut, Mardani menyarankan agar pemerintah memiliki Key Performance Indicator (KPI) sebagai alat ukur efektivitas kinerja para menteri.

"Buat KPI yang jelas. Disuruh lari tapi ke mana dan buat apa? Tanpa KPI tidak bisa seseorang secara adil dinilai. Tetapkan KPI," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.

"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.

Baca juga: Pastikan Cukup, Pemerintah Tak Akan Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Menurut dia, hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.