Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Anggaran Sektor Kesehatan Baru Terserap 7 Persen

Kompas.com - 27/07/2020, 10:31 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti anggaran kesehatan untuk menangani pandemi virus corona Covid-19 baru terserap sebagian kecil saja.

"Di sektor kesehatan (terserap) tujuh persen," kata Jokowi saat rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Sementara itu, anggaran bantuan sosial terserap 38 persen, anggaran bantuan UMKM terserap 25 persen, insentif usaha terserap 13 persen, serta dukungan kementerian/lembaga dan pemda terserap 6,5 persen.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Kendala Penyerapan Anggaran Kesehatan

Dari Rp 695 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk pandemi Covid-19, total anggaran yang terserap baru 136 Triliun atau 19 persen saja.

Presiden Jokowi pun meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mencari solusi mempercepat penyerapan anggaran ini.

"Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langah terobosan, kerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal betul-betul bisa diselesaikan," kata dia.

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mencari letak masalah lambatnya penyerapan anggaran ini.

Jika masalahnya ada pada regulasi yang menghambat, maka regulasi itu harus segera direvisi.

Ia sekaligus mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menghilangkan ego sektoral.

"Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan, sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada," kata dia.

Baca juga: IAKMI: Sungguh Miris, Penyerapan Anggaran Kesehatan Baru 1,53 Persen

Total, pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.

Rinciannya, anggaran kesehatan Rp 87,55 triliiun, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, sektor UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com