Perpres 73/2020 Dinilai Hanya untuk Beri Privilese ke Budi Gunawan

Kompas.com - 20/07/2020, 18:15 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) menekan tombol secara simbolis saat meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019). Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo ke Papua setelah pelantikan tersebut  untuk meninjau infrastruktur sekaligus menyampaikan rencana pembangunan di Papua dan Papua Barat dalam lima tahun mendatang. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa/wsj. ANTARA FOTO/Gusti TanatiPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) menekan tombol secara simbolis saat meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019). Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo ke Papua setelah pelantikan tersebut untuk meninjau infrastruktur sekaligus menyampaikan rencana pembangunan di Papua dan Papua Barat dalam lima tahun mendatang. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritik munculnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Perpres Nomor 73 Tahun 2020 dinilai hanya untuk memberi keistimewaan atau privilese kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Menurut dia, keberadaan Perpres 73 tersebut membuat Budi semakin luwes dalam berhubungan langsung dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Menurut saya Perpres ini cerdik. Secara politis dapat juga dibaca bahwa selama Pak BG (Budi Gunawan) memimpin, privilesenya jelas. Dia akan mampu sepenuhnya direct access ke presiden," kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Ramai Dibicarakan Setelah Kini di Bawah Presiden, Berapa Penghasilan Pegawai BIN?

Ia mengatakan, keuntungan itu juga terlihat dengan adanya Pasal 4 huruf J dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2020.

Pasal itu menyebutkan bahwa Kemenko Polhukam mengoordinasikan "instansi lain yang dianggap perlu".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Fahmi, pasal tersebut memungkinkan bagi BIN untuk kembali lagi berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, terlebih saat Budi tak lagi menjabat sebagai Kepala BIN.

"Perpres itu juga bisa mengantisipasinya dengan memperkuat lagi koordinasi di bawah Kemenko Polhukam melalui penggunaan Pasal 4 huruf J tadi," ujarnya.

Baca juga: Kini di Bawah Presiden, Ini Sejarah Singkat BIN

Fahmi menjelaskan, sebenarnya keistimewaan bisa melapor langsung pada presiden sudah ada sejak lama.

Namun, keistimewaan hanya secara eksplisit dan koordinasi tetap berada di bawah Kemenko Polhukam.

"Di masa-masa pemerintahan sebelumnya sebenarnya privilese berupa direct access dan direct report itu secara faktual juga sudah ada meskipun fungsi koordinasi yang dilakukan Kemenko Polhukam juga berjalan efektif," ujar dia.

Kendati demikian, Fahmi menilai akan sangat menarik melihat bagaimana kedekatan Budi Gunawan dengan Jokowi.

Ia juga penasaran apakah ke depannya apakah keistimewaan yang sama pada Budi Gunawan akan diterima oleh Kepala BIN setelahnya.

"Sehingga menarik untuk dilihat dan ditunggu, akan seperti apa relasi Pak Jokowi dan Pak BG setelah ini. Akan semakin kuat dan intens, ataukah justru downgrade?," kata dia.

"Atau jika kelak Pak BG diganti, apakah penggantinya memiliki privilese yang setara atau tidak?" kata Khairul Fahmi.

Baca juga: BIN di Bawah Presiden, Ketua Komisi I Nilai Senapas dengan UU Intelijen

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.