Perpres 73/2020 Dinilai Hanya untuk Beri Privilese ke Budi Gunawan

Kompas.com - 20/07/2020, 18:15 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) menekan tombol secara simbolis saat meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019). Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo ke Papua setelah pelantikan tersebut  untuk meninjau infrastruktur sekaligus menyampaikan rencana pembangunan di Papua dan Papua Barat dalam lima tahun mendatang. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa/wsj. ANTARA FOTO/Gusti TanatiPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) menekan tombol secara simbolis saat meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019). Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo ke Papua setelah pelantikan tersebut untuk meninjau infrastruktur sekaligus menyampaikan rencana pembangunan di Papua dan Papua Barat dalam lima tahun mendatang. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritik munculnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Perpres Nomor 73 Tahun 2020 dinilai hanya untuk memberi keistimewaan atau privilese kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Menurut dia, keberadaan Perpres 73 tersebut membuat Budi semakin luwes dalam berhubungan langsung dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Menurut saya Perpres ini cerdik. Secara politis dapat juga dibaca bahwa selama Pak BG (Budi Gunawan) memimpin, privilesenya jelas. Dia akan mampu sepenuhnya direct access ke presiden," kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Ramai Dibicarakan Setelah Kini di Bawah Presiden, Berapa Penghasilan Pegawai BIN?

Ia mengatakan, keuntungan itu juga terlihat dengan adanya Pasal 4 huruf J dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2020.

Pasal itu menyebutkan bahwa Kemenko Polhukam mengoordinasikan "instansi lain yang dianggap perlu".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Fahmi, pasal tersebut memungkinkan bagi BIN untuk kembali lagi berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, terlebih saat Budi tak lagi menjabat sebagai Kepala BIN.

"Perpres itu juga bisa mengantisipasinya dengan memperkuat lagi koordinasi di bawah Kemenko Polhukam melalui penggunaan Pasal 4 huruf J tadi," ujarnya.

Baca juga: Kini di Bawah Presiden, Ini Sejarah Singkat BIN

Fahmi menjelaskan, sebenarnya keistimewaan bisa melapor langsung pada presiden sudah ada sejak lama.

Namun, keistimewaan hanya secara eksplisit dan koordinasi tetap berada di bawah Kemenko Polhukam.

"Di masa-masa pemerintahan sebelumnya sebenarnya privilese berupa direct access dan direct report itu secara faktual juga sudah ada meskipun fungsi koordinasi yang dilakukan Kemenko Polhukam juga berjalan efektif," ujar dia.

Kendati demikian, Fahmi menilai akan sangat menarik melihat bagaimana kedekatan Budi Gunawan dengan Jokowi.

Ia juga penasaran apakah ke depannya apakah keistimewaan yang sama pada Budi Gunawan akan diterima oleh Kepala BIN setelahnya.

"Sehingga menarik untuk dilihat dan ditunggu, akan seperti apa relasi Pak Jokowi dan Pak BG setelah ini. Akan semakin kuat dan intens, ataukah justru downgrade?," kata dia.

"Atau jika kelak Pak BG diganti, apakah penggantinya memiliki privilese yang setara atau tidak?" kata Khairul Fahmi.

Baca juga: BIN di Bawah Presiden, Ketua Komisi I Nilai Senapas dengan UU Intelijen

Badan Intelijen Negara (BIN) meluncurkan tiga akun resmi di media sosial.ANTARA/HO-BIN Badan Intelijen Negara (BIN) meluncurkan tiga akun resmi di media sosial.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Berdasarkan dokumen Perpres Nomor 73 yang diterima Kompas.com, Minggu (19/7/2020), Badan Intelijen Negara (BIN) tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

"BIN langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen negara lebih langsung dibutuhkan oleh Presiden," ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam Twitter resminya, Sabtu (18/7/2020).

Baca juga: Tak Lagi di Bawah Kemenko Polhukam, BIN Sebut Upaya Perketat Rahasia Informasi

Akan tetapi, dalam Perpres yang ditandangi Jokowi pada 2 Juli 2020 itu, disebutkan bahwa Kemenko Polhukam tetap mengoordinasikan sejumlah kementerian dan instansi.

Instansi itu yakni meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemudian disusul Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan instansi lain yang dianggap perlu.

Aturan tersebut telah diundangkan pada 3 Juli atau sehari setelah Jokowi resmi menandatangani.

Dengan demikian, aturan itu juga mencabut Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.