Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini di Bawah Presiden, Ini Sejarah Singkat BIN

Kompas.com - 20/07/2020, 09:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Beleid baru itu menggantikan beleid lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam.

Ada yang berbeda dari beleid baru itu, yakni dicoretnya Badan Intelijen Negara (BIN) dari tugas koordinasi Kemenko Polhukam.

Pada Pasal 4 aturan itu disebutkan bahwa Kemenko Polhukam mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga bertugas untuk mengoordinasikan Kemenpan RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Baca juga: Presiden Jokowi Coret BIN di Bawah Koordinasi Kemenko Polhukam

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara.

"BIN Langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen langsung dibutuhkan oleh Presiden," kata Mahfud dalam Twitter resminya, Sabtu (18/7/2020).

Hal itu pun sejurus dengan profil BIN bila dilihat pada laman resminya, yakni BIN hanya melayani single client, yaitu Presiden.

Dalam sejarahnya, organisasi intelijen negara ini sudah enam kali berganti nama, mulai dari Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani), Badan Koordinasi Intelijen (BKI), Badan Pusat Intelijen (BPI), Komando Intelijen Negara (KIN), Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), hingga yang terbaru BIN.

Namun, dalam perkembangannya, organisasi intelijen di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang.

Baca juga: Keluarnya BIN dari Koordinasi Kemenko Polhukam dan Upaya Perketat Rahasia Informasi

Mantan tentara Peta

Dilansir dari laman resmi BIN, badan intelijen pertama di Indonesia dibentuk pasca-proklamasi kemerdekaan yang dinamakan Badan Istimewa (BI).

Kolonel Zulkifli Lubis memimpin lembaga ini bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang menjadi penyelidik militer khusus.

Para personel lembaga ini merupakan jebolan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang didirikan pada masa pendudukan Jepang 1943.

Baca juga: Komisi I Sebut BIN Tak Lagi di Bawah Koordinasi Menko Polhukam Sudah Tepat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Nasional
Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Nasional
Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Nasional
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Nasional
Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Nasional
BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

Nasional
Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Nasional
PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com