YLKI Duga Ada Upaya Mengaburkan Pesan Peringatan Kesehatan di Bungkus Rokok

Kompas.com - 19/07/2020, 09:26 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia ( YLKI) menduga ada upaya mengaburkan pesan peringatan kesehatan dalam bungkus rokok.

Pengaburan pesan kesehatan itu dilakukan dengan cara menutup pesan tersebut dengan pita cukai.

Temuan itu berdasarkan survei yang dilakukan YLKI tentang penerapan peringatan kesehatan bergambar tersebut dan efektivitasnya.

"Salah satu temuannya ada dugaan upaya mengaburkan pesan tersebut. Peringatan kesehatan bergambar itu tidak efektif karena tertutup pita cukai sehingga pesan kesehatan tidak muncul," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dikutip dari siaran pers, Minggu (19/7/2020).

Baca juga: Gambar Peringatan pada Bungkus Rokok Efektif Kurangi Perokok, Ahli Jelaskan

Atas temuan tersebut, pihaknya mempertanyakan, apakah pita cukai tersebut didesain untuk menutupi pesan kesehatan itu atau tidak.

Ia mengatakan, YLKI mempersoalkan penempatan pita cukai itu pada Direktorat Bea Cukai dan meminta agar ketentuannya diperbaiki.

Caranya adalah dengan mengubah desain sehingga pita cukai tidak menutup pesan kesehatan bergambar.

"Pita cukai yang dilekatkan di atas peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok membuat pesan dalam peringatan kesehatan bergambar menjadi tak sepenuhnya sampai," kata dia.

Baca juga: Peringatan Bergambar di Bungkus Rokok Indonesia Paling Kecil

Ia menilai, ruang peringatan yang hanya 40 persen terlalu kecil dan kurang kuat memberikan pesan bahaya rokok kepada masyarakat.

Ruang tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain yang lebih berani menerapkan kebijakan pengendalian tembakau.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X