Anggota Baleg Sebut BPIP Tak Perlu Diatur UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengatakan, peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) tak perlu diatur dalam Undang-Undang (UU).

Ia mengatakan, pemerintah harus berkaca pada pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7.

"BPIP cukup diberikan perpres, tidak perlu harus terlalu jauh diberikan landasan atau payung berupa Undang-Undang, karena dulu kita juga enggak senang dengan BP7, BPIP itu analog dengan BP7," kata Zainuddin dalam diskusi bertajuk 'Ending RUU HIP' secara virtual, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Pemerintah Setuju RUU HIP untuk Perkuat BPIP

Zainuddin juga menyinggung, kinerja BPIP yang dinilai meninggalkan trauma bagi masyarakat karena pernah mengeluarkan pernyataan bahwa agama adalah musuh Pancasila.

"Ini memberikan kecemasan, kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat tentang eksistensi kehadiran BPIP, dan ini kalau ini terlalu kuat jika diberi payung berupa Undang-Undang," ujarnya.

Lebih lanjut, Zainuddin mengatakan, pemerintah tak perlu mengajukan konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPIP sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Sebab, menurut Zainuddin, langkah tersebut tak akan menyelesaikan polemik di tengah masyarakat. Ia menegaskan, bagi masyarakat, ideologi Pancasila sudah final.

"Jangan dibawa lagi masyarakat kita sekarang dalam polemik ideologi yang sebenarnya masyarakat menganggap ini sudah final. Menggunakan istilah yang digunakan Muhammadiyah, Pancasila sebagai ideologi final," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD: Usul RUU BPIP Demi Merespons Perkembangan RUU HIP

Diberitakan, Ketua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU BPIP dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Konsep RUU BPIP yang diserahkan pemerintah itu sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usul DPR.