Kompas.com - 17/07/2020, 19:31 WIB
Demonstran membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2020). Mereka menuntut DPR membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja serta mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww. ANTARA FOTO/ARNAS PADDADemonstran membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2020). Mereka menuntut DPR membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja serta mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam kekerasan aparat kepolisian terhadap peserta aksi damai menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Tindakan terhadap pendemo damai dengan cara membubarkan paksa, menangkap dan memukul mereka adalah tindakan eksesif. Itu tidak bisa dibenarkan," kata Usman dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).

Berdasarkan kronologis yang dikumpulkan Amnesty International Indonesia bersama beberapa organisasi masyarakat sipil, kekerasan ini terjadi dalam aksi damai yang dilakukan di Bandung dan Makassar pada Kamis (16/7/2020) kemarin.

Baca juga: Buka Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan RUU Cipta Kerja

Menurut Usman, aparat dari Polrestabes Kota Bandung menangkap massa yang hendak bergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat (Alarm).

Aparat setempat tidak hanya melakukan penangkapan sewenang-wenang, tapi juga tindak kekerasan dan intimidasi, seperti pemukulan, pembubaran paksa, pemeriksaan acak terhadap masyarakat yang mengenakan baju hitam, hingga perampasan barang milik peserta aksi.

"Tindakan tersebut terjadi di beberapa titik di Kota Bandung, seperti Taman Cikapayang, Jalan Sulanjana, Depan Hotel Luxtton dan Halte Baltos," kata Usman.

Sementara di Makassar, setidaknya 36 mahasiswa dan 1 mahasiswi ditangkap oleh aparat keamanan Polrestabes Makassar saat mengikuti aksi protes menolak RUU Cipta Kerja. Polisi juga menyita beberapa sepeda motor milik peserta aksi.

Baca juga: Aksi di Depan DPR, LMND Tegaskan RUU Cipta Kerja Bikin Sengsara Rakyat

"Padahal aksi berlangsung cukup damai dan kondusif, peserta aksi pun tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh," kata Usman.

Usman menegaskan demonstrasi damai adalah kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat. Para pendemo seharusnya tidak ditangkap karena mereka hanya ingin bersuara menolak RUU Cipta Lapangan Kerja yang dianggap bermasalah.

"Hak tersebut sepenuhnya dilindungi dalam hukum HAM internasional dan aparat seharusnya melindungi hak-hak tersebut," kata Usman.

Usman mengakui, di masa pandemi Covid-19 seperti ini, semua orang dianjurkan menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan saat berkegiatan di luar rumah. Tapi hal itu tidak dapat menjadi alasan melanggar hak-hak asasi manusia.

Baca juga: Audiensi dengan Pimpinan DPR, Perwakilan Buruh Ungkap Kekecewaan soal RUU Cipta Kerja

"Protokol kesehatan Covid-19 tidak boleh menafikan hak asasi manusia. Pembubaran harus dilakukan secara hati-hati sebagai upaya terakhir. Para peserta juga harus diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bubar secara sukarela," ucapnya.

Usman mendesak Komnas HAM melakukan investigasi kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian dalam demonstrasi tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Nasional
Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Nasional
Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

Nasional
Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Nasional
40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

Nasional
Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Nasional
Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Nasional
Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Nasional
Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Nasional
RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

Nasional
Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Nasional
Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Nasional
Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.