Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan bahan politisasi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Hal tersebut ia sampaikan terkait munculnya isu kebangkitan PKI di tengah kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Saya melihat, kalau ada orang yang mulai menggoreng isu PKI, itu politisasi, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain," kata Ma'ruf dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Menurut Ma'ruf Amin, PKI tidak lagi menjadi bahaya laten karena partai tersebut telah lama dibubarkan dan ideologi komunisme pun telah dilarang.

"Kalau mungkin ada satu, dua, atau berapa orang yang masih punya pemikiran itu (komunisme), tapi tidak muncul di permukaan," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, diskusi tentang komunisme dan ideologi lain seperti kapitalisme, sosialisme, dan marxisme dimungkinkan saja sebagai studi di perguruan tinggi.

Ma'ruf pun berpendapat, saat ini bukan hanya komunisme yang harus diwaspadai melainkan juga radikalisme.

"Bisa radikalisme agama, radikalisme sekuler. Jangan sampai Pancasila itu disekulerkan. Kita harus waspadai semua itu," kata Ma'ruf.

Baca juga: PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Adapun terkait pembahasan RUU HIP yang menjadi kontroversi, Ma'ruf berpendapat, RUU yang disiapkan sebaiknya menyangkut implementasi Pancasila.

Ia menegaskan, Pancasila sebagai ideologi sudah tidak perlu dibahas lagi karena ideologi Pancasila telah final dan sudah menjadi kesepakatan.

"Maksudnya supaya Pancasila itu menjadi ajaran yang bisa diimplementasikan, sehingga jelas bagaimana politik Pancasila itu, ekonomi Pancasila, budaya Pancasila," ujar Ma'ruf.