PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Kompas.com - 09/07/2020, 14:57 WIB
Wakil Ketua Baleg DPR, Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2012). KOMPAS.com/Dian Erika Wakil Ketua Baleg DPR, Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, pemberhentian Rieke Diah Pitaloka dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR bukan karena ada polemik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila.

"Jadi kita memasang the right man in the right place atas dasar penugasan politik sebagai partai pendukung pemerintah. Kita ingin fokus lagi dalam demokrasi," kata Bambang di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2020), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Adapun terkait polemik RUU HIP, Bambang mengatakan, saat ini, bola ada di pihak pemerintah.

Baca juga: Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg, PDI-P Tunjuk M Nurdin

DPR, kata dia, sudah menyetujui RUU tersebut sebagai RUU inisiatif DPR.

"Jadi kita tunggu pemerintah, kalau pemerintah bilang enggak mau bahas, selesai pula ini barang, tapi mekanismenya ada, dan di DPR ini mekanisme yang paling penting, persepsi menjadi paling penting, semua proses melalui prosedur sesuai dengan kesepakatan bersama," ujarnya.

Bambang menegaskan, pergantian jabatan Rieke sebagai pimpinan Baleg bukan karena ada kesalahan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi jangan pernah ada pikiran Mbak Rieke salah, dicopot, itu salah," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, Rieke akan ditugaskan fraksi untuk fokus mengawal Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha.

"Mbak Rieke yang begitu fokus, sudah pernah dibuktikan di lapangan," pungkasnya.

Baca juga: Profil Rieke Diah Pitaloka, Si Oneng di Bajaj Bajuri yang Terjun Ke Dunia Politik

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto mengatakan, alasan pergantian pimpinan Baleg perwakilan partai dari Rieke Diah Pitaloka ke Muhammad Nurdin adalah soal beban kerja ke depan yang semakin berat.

"Kalau kita lihat, omnibus law sudah mendekati titik yang krusial. Selain omnibus law, tentu saja RUU Haluan Ideologi Pancasila," kata Utut.

Baca juga: Ini Alasan PDI-P Ganti Rieke Diah Pitaloka di Posisi Baleg DPR...

PDI-P pun membutuhkan sosok yang lebih menguasai banyak bidang.

Sebab, Omnibus Law contohnya, adalah produk legislasi yang memiliki cakupan bidang luas. Tidak hanya soal investasi, namun juga UMKM, ekonomi makro dan lingkungan hidup.

Meski demikian, Utut menyebut, pergantian itu tentu tanpa mengesampingkan kemampuan sosok Rieke Diah Pitaloka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X