Kompas.com - 10/07/2020, 17:43 WIB
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Senin (13/4/2020) siang. DOKUMENTASI BNPBWakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Senin (13/4/2020) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengapresiasi sikap pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Zulkifli mengatakan, jika pembahasan RUU HIP tetap dilakukan, bisa terjadi krisis ideologi pada masa pandemi ini.

Hal ini disampaikan Zulkifli saat menyampaikan pidato dalam acara Peluncuran Buku "Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemi" karya Saleh Daulay secara virtual, Jumat (10/7/2020).

"Kita bersyukur kemarin di DPR ada RUU HIP ya sudah cepat tanggap pemerintah menghentikan, karena kalau itu terus juga dibahas, bisa krisis kesehatan melahirkan krisis ekonomi bisa melahirkan krisis ideologi dan pada akhirnya krisis sosial," kata Zulkifli.

Baca juga: PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Zulkifli mengatakan, ia sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa pandemi Covid-19 ini tidak ringan karena menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi.

Namun, ia yakin, Indonesia dapat melewati berbagai persoalan yang timbul akibat wabah Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya sampaikan kepada pemerintah, orang Indonesia ini sederhana, asal perut kenyang seberat apapun jika kita bersatu, biasanya kita bisa atasi," ujar dia. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini mengatakan, dalam pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, ia berpesan kepada presiden agar kebutuhan pokok masyarakat terjamin selama wabah Covid-19.

"Kita bersatu bersama hadapi Covid-19 ini, dan percaya dan yakin kita bisa melewati semua itu," kata dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Ada yang Belokkan RUU HIP ke Wacana Penggantian Pancasila

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 menjadi pedoman pemerintah dalam membuat suatu peraturan terkait ideologi, terutama larangan ajaran komunisme/marxisme.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Nasional
RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

Nasional
Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Nasional
BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

Nasional
Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Nasional
Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Nasional
Operasi Aman Nusa II Berakhir Malam Ini, Dilanjutkan dengan KRYD

Operasi Aman Nusa II Berakhir Malam Ini, Dilanjutkan dengan KRYD

Nasional
UPDATE 2 Agustus: 20.934.425 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 2 Agustus: 20.934.425 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Marak Banner Politisi Ucapkan Selamat ke Greysia/Apriyani, Pengamat: Jangan Dompleng Kemenangan Atlet

Marak Banner Politisi Ucapkan Selamat ke Greysia/Apriyani, Pengamat: Jangan Dompleng Kemenangan Atlet

Nasional
Sebelum Dipulangkan, 60 Orang Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Divaksin Covid-19

Sebelum Dipulangkan, 60 Orang Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Divaksin Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 di Luar Jawa Naik, Menkes: Secara Nasional Terlihat Ada Penurunan

Kasus Covid-19 di Luar Jawa Naik, Menkes: Secara Nasional Terlihat Ada Penurunan

Nasional
Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Nasional
LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Nasional
Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X