Kemenkeu Sebut Anggaran Bidang Kesehatan Baru Terserap 5,12 Persen

Kompas.com - 08/07/2020, 13:31 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebut, penyerapan anggaran di bidang kesehatan baru sekitar 5,12 persen.

"Penyerapan anggaran saat ini, kalau dibandingkan total anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun tadi, sekitar 5,12 persen," ujar Kunta melalui video konferensi, Rabu (8/7/2020).

Kunta mengakui, terdapat persoalan dalam hal penyerapan anggaran di bidang kesehatan.

Persoalan yang dimaksud, yakni keterlambatan klaim, baik insentif terhadap tenaga medis dan biaya kesehatan.

Baca juga: Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mempercepat penyerapan anggaran. Salah satunya dengan melakukan revisi aturan.

"Upaya-upaya percepatan tadi sudah disampaikan ada revisi (peraturan) Kemenkes dan diikuti juga dengan PMK (peraturan menteri keuangan) dan juga penyediaan uang muka," ujar Kunta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa realisasi belanja anggaran kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun yang masih rendah tidak semata-mata tanggung jawab Kemenkes.

Bendahara Negara itu mengatakan, serapan anggaran yang masih rendah karena untuk beberapa bidang, proses pencairan anggaran perlu dilakukan secara bertahap.

"Ada yang berpersepsi anggaran kesehatan baru cair sedikti karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Enggak juga, karena ada jalurnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Permudah Pencairan Anggaran Kesehatan untuk Penanganan Covid-19

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani itu mengatakan bahwa anggaran kesehatan itu pun tidak semuanya disalurkan melalui Kemenkes.

Sebab, besaran anggaran tersebut juga disalurkan melalui gugus tugas penanganan Covid-19 baik nasional maupun daerah, serta ada pula dalam bentuk insentif pajak kepada rumah sakit yang melakukan penanganan pandemi.

"Sehingga untuk belanja yang bidang kesehatan Rp 87,5 triliun ini sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan Covid-19 langsung seperti penanganan gugus tugas, pembelian APD pada tahap awal, upgrade rumah sakit," jelas Ani.

"Jadi, ini belanja ada yang untuk gugus tugas, ada Kemenkes, ada juga yang diberikan dalam bentuk penanganan BPJS Kesehatan sehingga mampu membayar rumah sakit," jelas Sri Mulyani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X