Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Kompas.com - 07/07/2020, 23:08 WIB
Ilustrasi TNI KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA Ilustrasi TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan anggota TNI yang memadai.

Meutya menyebut ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk membangun kesejahteraan prajurit TNI yakni gaji, perumahan dan kesehatan.

“Pertama, menyangkut sistem penggajian dan kompensasi. Kedua, berkaitan housing atau perumahan. Ketiga, pembangunan di bidang kesehatan,” tutur Meutya Hafid dalam diskusi bertajuk "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Komisi I Minta TNI Siap Hadapi Gangguan Pertahanan Berupa Wabah Virus

Untuk menciptakan profesionalisme TNI, ia melanjutkan, sudah selayaknya pemerintah memperhatikan kesejahteraan prajurit yang bertugas.

Sehingga, kinerja TNI bisa meningkat dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional.

Saat ini, lanjut Meutya, remunerasi gaji TNI baru 70 persen, secara bertahap akan naik setiap tahunnya hingga 100 persen.

"Remunerasi TNI baru sebesar 70 persen dan rencana akan dinaikkan menjadi 80 persen pada tahun 2020 dan akan mencapai 100 persen pada tahun berikutnya. Sedangkan besaran ULP (Uang Lauk Pauk) sebesar Rp 60.000 per hari," ungkap politisi Golkar ini.

Di sisi lain, pemerintah diminta untuk memperhatikan petugas medis dan tenaga TNI lain yang bertugas di garda terdepan dalam penanganan Pandemi Covid-19.

“Perlu ada insentif secara khusus bagi prajurit TNI yang bertugas dalam penanganan wabah virus Covid-19,” ucap Ketua Komisi I DPR RI ini.

Baca juga: Komisi I Usulkan Bakamla Dilengkapi Persenjataan Memadai

Kemudian, selain kewajiban memberikan kesejahteraan dalam bentuk gaji dan tunjangan, Komisi I juga menyoroti pelayanan kesehatan.

Sebab, kata Meutya, dalam pelayanan kesehatan pada RS TNI dalam praktiknya sangat merugikan TNI, akibat sistem rujukan berjenjang BPJS yang mengabaikan ke-khusus-an TNI.

Selain itu, Pemerintah juga didorong untuk mempercepat pembangunan fasilitas perumahan dinas dan asrama TNI.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X