Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Kompas.com - 07/07/2020, 23:08 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan anggota TNI yang memadai.

Meutya menyebut ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk membangun kesejahteraan prajurit TNI yakni gaji, perumahan dan kesehatan.

“Pertama, menyangkut sistem penggajian dan kompensasi. Kedua, berkaitan housing atau perumahan. Ketiga, pembangunan di bidang kesehatan,” tutur Meutya Hafid dalam diskusi bertajuk "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Komisi I Minta TNI Siap Hadapi Gangguan Pertahanan Berupa Wabah Virus

Untuk menciptakan profesionalisme TNI, ia melanjutkan, sudah selayaknya pemerintah memperhatikan kesejahteraan prajurit yang bertugas.

Sehingga, kinerja TNI bisa meningkat dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional.

Saat ini, lanjut Meutya, remunerasi gaji TNI baru 70 persen, secara bertahap akan naik setiap tahunnya hingga 100 persen.

"Remunerasi TNI baru sebesar 70 persen dan rencana akan dinaikkan menjadi 80 persen pada tahun 2020 dan akan mencapai 100 persen pada tahun berikutnya. Sedangkan besaran ULP (Uang Lauk Pauk) sebesar Rp 60.000 per hari," ungkap politisi Golkar ini.

Di sisi lain, pemerintah diminta untuk memperhatikan petugas medis dan tenaga TNI lain yang bertugas di garda terdepan dalam penanganan Pandemi Covid-19.

“Perlu ada insentif secara khusus bagi prajurit TNI yang bertugas dalam penanganan wabah virus Covid-19,” ucap Ketua Komisi I DPR RI ini.

Baca juga: Komisi I Usulkan Bakamla Dilengkapi Persenjataan Memadai

Kemudian, selain kewajiban memberikan kesejahteraan dalam bentuk gaji dan tunjangan, Komisi I juga menyoroti pelayanan kesehatan.

Sebab, kata Meutya, dalam pelayanan kesehatan pada RS TNI dalam praktiknya sangat merugikan TNI, akibat sistem rujukan berjenjang BPJS yang mengabaikan ke-khusus-an TNI.

Selain itu, Pemerintah juga didorong untuk mempercepat pembangunan fasilitas perumahan dinas dan asrama TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com