Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Kompas.com - 07/07/2020, 23:08 WIB
Ilustrasi TNI KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA Ilustrasi TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan anggota TNI yang memadai.

Meutya menyebut ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk membangun kesejahteraan prajurit TNI yakni gaji, perumahan dan kesehatan.

“Pertama, menyangkut sistem penggajian dan kompensasi. Kedua, berkaitan housing atau perumahan. Ketiga, pembangunan di bidang kesehatan,” tutur Meutya Hafid dalam diskusi bertajuk "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Komisi I Minta TNI Siap Hadapi Gangguan Pertahanan Berupa Wabah Virus

Untuk menciptakan profesionalisme TNI, ia melanjutkan, sudah selayaknya pemerintah memperhatikan kesejahteraan prajurit yang bertugas.

Sehingga, kinerja TNI bisa meningkat dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional.

Saat ini, lanjut Meutya, remunerasi gaji TNI baru 70 persen, secara bertahap akan naik setiap tahunnya hingga 100 persen.

"Remunerasi TNI baru sebesar 70 persen dan rencana akan dinaikkan menjadi 80 persen pada tahun 2020 dan akan mencapai 100 persen pada tahun berikutnya. Sedangkan besaran ULP (Uang Lauk Pauk) sebesar Rp 60.000 per hari," ungkap politisi Golkar ini.

Di sisi lain, pemerintah diminta untuk memperhatikan petugas medis dan tenaga TNI lain yang bertugas di garda terdepan dalam penanganan Pandemi Covid-19.

“Perlu ada insentif secara khusus bagi prajurit TNI yang bertugas dalam penanganan wabah virus Covid-19,” ucap Ketua Komisi I DPR RI ini.

Baca juga: Komisi I Usulkan Bakamla Dilengkapi Persenjataan Memadai

Kemudian, selain kewajiban memberikan kesejahteraan dalam bentuk gaji dan tunjangan, Komisi I juga menyoroti pelayanan kesehatan.

Sebab, kata Meutya, dalam pelayanan kesehatan pada RS TNI dalam praktiknya sangat merugikan TNI, akibat sistem rujukan berjenjang BPJS yang mengabaikan ke-khusus-an TNI.

Selain itu, Pemerintah juga didorong untuk mempercepat pembangunan fasilitas perumahan dinas dan asrama TNI.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X