Komisi I Usulkan Bakamla Dilengkapi Persenjataan Memadai

Kompas.com - 07/07/2020, 17:16 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi I DPR RI mengusulkan personel Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjaga perairan perbatasan Indonesia dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, melengkapi personel Bakamla dengan persenjataan itu harus didahului dengan revisi Peraturan Menteri Pertahanan.

"Mengharuskan revisi Permenhan Nomor 7 Tahun 2010 untuk melengkapi Bakamla RI persenjataan yang memadai," kata Meutya dalam acara diskusi bertajuk 'Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan', Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Penguatan Peran Bakamla, Menkumham Siapkan PP tentang Tata Kelola Laut

Menurut politikus Golkar itu, apabila memang dibutuhkan dan relevan dengan situasi yang ada, maka revisi aturan itu dapat dilakukan.

Meutya mengatakan, usulnya tersebut merupakan upaya untuk memperkuat area perairan perbatasan Indonesia. Terutama di Laut China Selatan.

"Khususnya di ZEE Indonesia yang berada di perbatasan Laut China Selatan," ujar Meutya.

Pihaknya sekaligus mendorong penguatan TNI di perairan perbatasan agar bisa menghalau ancaman kedaulatan.

Baca juga: Antisipasi Ancaman, Ini Strategi Kepala Bakamla Jaga Keamanan Maritim

"Kementerian Pertahanan dan TNI perlu menyiagakan kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan laut Natuna untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk," lanjut Meutya.

Komisi I mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk memperkuat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dengan alutsista, personel serta sarana dan prasarana lainnya.

"Penambahan dukungan logistik, BBM juga didorong untuk melaksankan operasi keamanan laut di Natuna," ujar Meutya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X