Kompas.com - 07/07/2020, 17:53 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak disahkan pada 17 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), hingga kini belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Sikap Presiden terhadap UU KPK hasil revisi ini pun dipertanyakan. Sebab, tidak mungkin sebuah produk UU yang disahkan di dalam sebuah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak diketahui isinya oleh Presiden.

Hal itu dikarenakan proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi UU, selalu dilakukan bersama-sama DPR dengan pemerintah.

"Walaupun UUD 1945 memungkinkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang tanpa pengesahan Presiden, tapi apakah persetujuan semacam itu tidak merupakan anomali praktik ketatanegaraan?," kata mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 Bagir Manan saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU 19/2019 di Gedung MK, pada 24 Juni lalu, seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Sebelum disahkan, pembahasan RUU tersebut bak sebuah operasi senyap.

Rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada 5 September 2019 secara tiba-tiba memunculkan usulan Badan Legislasi DPR terkait rencana revisi UU KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, wacana revisi ini sempat mengendap cukup lama di DPR.

Namun secara mendadak, seluruh fraksi menyetujui usulan Badan Legislasi. Tak pelak hal itu menimbulkan banyak pro dan kontra dari sejumlah pihak.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Tidak Patut Presiden Tak Tandatangani UU KPK Hasil Revisi

Kompas.com mencatat, paling tidak terdapat lima poin kontroversial di dalam RUU tersebut.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Poin Kontroversial dalam Revisi UU KPK

Poin-poin kontroversial itulah yang kemudian banyak dikritik oleh sejumlah pihak. Namun, menurut dia, DPR dan pemerintah terkesan mengabaikannya.

"Negara demokrasi mengabaikan pendapat publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas asas-asas umum peraturan perundang-perundangan yang baik," kata Bagir.

Baca juga: Asa Membatalkan UU KPK Hasil Revisi yang Terganjal Salah Nomor…

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Nasional
Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.