Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut YLBHI, Ini Alasan RKUHP Layak Ditolak dan Tak Disahkan

Kompas.com - 07/07/2020, 14:46 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, dalam kondisi saat ini sebaiknya pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditolak.

Sebab, menurut Asfinawati, DPR dan pemerintah menganggap tidak ada perdebatan terkait isi pasal-pasal dalam RKUHP, sehingga pembahasan RKUHP tidak perlu dilakukan dari awal.

"Dalam kondisi seperti sekarang, maka kita harus tolak (RKUHP), karena DPR dan pemerintah menganggap perdebatan-perdebatan sudah selesai," kata Asfinawati dalam diskusi bertajuk 'Apa Kabar Nasib RKUHP Kontroversial', Selasa (7/7/2020).

"Kecuali tinggal beberapa belas itu (pasal), karena ada aturan yang carry over yaitu dilimpahkan ke masa sidang yang sekarang, mereka berpendapat sudah, saya tidak ulang lagi dari awal pembahasannya," tuturnya.

Baca juga: Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Asfina mengatakan, RKUHP layak untuk ditolak dan tidak disahkan karena masih banyak pasal-pasal yang bermasalah, seperti pasal yang mengatur tentang hukuman mati.

Ia mencontohkan, ketentuan penerapan hukuman mati dalam RKUHP. Ia menegaskan, YLBHI menolak ketentuan tersebut masuk dalam RKUHP.

"Kami tidak setuju, karena itu (hukuman mati) sudah masuk ke dalam hukuman yang keji, alasan lain adalah banyak kesalahan peradilan sesat atau salah menghukum orang," ujarnya.

Asfina juga menyinggung ketentuan membiarkan hewan ternak berkeliaran di lahan orang lain yang ditanami bibit, dan diatur dalam RKUHP.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Menurut Asfina, tidak semua masyarakat bisa menerapkan dan memahami aturan tersebut.

"Jadi misalnya ada aturan kan kemarin kita tidak boleh membiarkan ternak kita masuk ke karangan rumah orang, terus ternak kita enggak sengaja masuk, kemudian itu kasusnya diteruskan, 'Pak Polisi saya enggak tahu pasal itu'," ucapnya.

Lebih lanjut, Asfina mengatakan, masyarakat masih bisa menyampaikan penolakan terhadap RKUHP di masa pandemi Covid-19, melalui media sosial atau menyurati langsung YLBHI dan lembaga terkait termasuk anggota DPR.

"Karena yakinlah semua orang akan kena pasal-pasal ini, macam-macam sekali misalnya, petani bisa kena pasalnya, pedagang dan lain-lainnya," kata dia.

Baca juga: DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masukkan Cucunya Jadi Honorer Kementan, SYL: Tolong Pak Kasdi, Kasih Makan Dia

Masukkan Cucunya Jadi Honorer Kementan, SYL: Tolong Pak Kasdi, Kasih Makan Dia

Nasional
Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli

Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli

Nasional
Sarankan Ridwan Kamil Jadi Pesaing Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Biar Ada Keseimbangan

Sarankan Ridwan Kamil Jadi Pesaing Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Biar Ada Keseimbangan

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Bakal Jadi 'Big Match' jika Anies Lawan Kaesang

Pilkada Jakarta 2024: Bakal Jadi "Big Match" jika Anies Lawan Kaesang

Nasional
Kapolri Masih Kumpulkan Informasi Usut Gangguan PDN Kemenkominfo

Kapolri Masih Kumpulkan Informasi Usut Gangguan PDN Kemenkominfo

Nasional
Jokowi Ungkap Indeks Perjalanan dan Pembangunan Pariwisata Indonesia Kalah dari Malaysia

Jokowi Ungkap Indeks Perjalanan dan Pembangunan Pariwisata Indonesia Kalah dari Malaysia

Nasional
Belikan Anaknya Jaket Rp 46 Juta Pakai Uang Kementan, SYL: Saya Mau Senangkan Mereka

Belikan Anaknya Jaket Rp 46 Juta Pakai Uang Kementan, SYL: Saya Mau Senangkan Mereka

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, Airlangga: Golkar Punya Ridwan Kamil

PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, Airlangga: Golkar Punya Ridwan Kamil

Nasional
Layanan Imigrasi Kembali Normal Setelah Pindah 'Data Center'

Layanan Imigrasi Kembali Normal Setelah Pindah "Data Center"

Nasional
SYL Mengaku Minta Pinjamkan Mobil untuk Anaknya, Bukan Beli Baru

SYL Mengaku Minta Pinjamkan Mobil untuk Anaknya, Bukan Beli Baru

Nasional
Bawaslu Daerah Diminta Segera Petakan Kerawanan Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Daerah Diminta Segera Petakan Kerawanan Pilkada Serentak 2024

Nasional
Namanya Masuk Bursa Cagub, Kapolda Jateng: Saya Masih Dinas

Namanya Masuk Bursa Cagub, Kapolda Jateng: Saya Masih Dinas

Nasional
Eks Napi Korupsi Irman Gusman Resmi Ikut Pileg DPD Ulang di Sumbar

Eks Napi Korupsi Irman Gusman Resmi Ikut Pileg DPD Ulang di Sumbar

Nasional
Datangi Istana, Sri Mulyani Laporkan Anggaran Rp 71 Triliun untuk Program Makan Siang Gratis

Datangi Istana, Sri Mulyani Laporkan Anggaran Rp 71 Triliun untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
SYL Akui Istrinya Dapat Jatah Puluhan Juta per Bulan dari Kementan, Untuk Keperluan Rumah Tangga

SYL Akui Istrinya Dapat Jatah Puluhan Juta per Bulan dari Kementan, Untuk Keperluan Rumah Tangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com