Kompas.com - 04/07/2020, 13:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Cut Putri Arianie mengatakan, pengidap penyakit tidak menular akan lebih berpotensi terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Menurut Putri, kondisi tersebut juga dialami negara lainnya yang tengah mengalami pandemi Covid-19, seperti Italia dan Amerika Serikat.

"Memang orang-orang kelompok penyakit tidak menular ini adalah orang yang rentan terinfeksi (Covid-19)," kata Putri dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

Baca juga: Tertular dari Ibu, Satu Keluarga Dinyatakan Positif Covid-19 di Riau

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Eka Ginanjar mengamini pernyataan Putri.

Eka juga mengatakan, pengidap penyakit tidak menular akan menderita Covid-19 lebih lama dibanding orang tanpa penyakit tidak menular.

"Jadi ada dua hal yang mudah tertular dan kalau tertular akan menjadi lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak punya penyakit tidak menular," ujarnya.

Baca juga: Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Sebagian Besar karena Komorbid

Eka pun menjelaskan alasan orang dengan penyakit tidak menular, salah satunya hipertensi, akan lebih mudah terjangkit Covid-19.

Ia mengatakan semua itu disebabkan pembuluh darah penderita hipertensi tidak lagi dalam kondisi baik dan kekebalan tubuh juga semakin menurun.

"Kekuatan mukosa lapisan-lapisan tubuhnya itu sudah tidak terlalu bagus lagi, jadi mudah tertular," ucap Eka.

Baca juga: Gugus Tugas Minta Pegawai yang Memiliki Komorbid Tak Bekerja di Kantor

Sebelumnya, Kepala Divisi Tropik Infeksi Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Soebroto Soroy Lardo mengatakan, masa penyembuhan pasien Covid-19 bervariasi.

Namun, menurut dia, masa penyembuhan pasien Covid-19 yang disertai komorbid atau penyakit penyerta akan lebih lama.

"Jadi kalau pasien itu dengan komorbid, tentu akan lama, ya, jadi bisa perawatan itu dua sampai tiga minggu," kata Soroy dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

"Tapi kalau tanpa komorbid itu biasanya kita evaluasi itu sampai dua minggu," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.