RUU Cipta Kerja Dinilai Lebih Cocok Disebut RUU Perizinan atau Investasi

Kompas.com - 01/07/2020, 19:13 WIB
Gabriel Lele memberikan pemaparan dalam diskusi kebijakan yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah DOK/KPPODGabriel Lele memberikan pemaparan dalam diskusi kebijakan yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada ( UGM) Gabriel Lele mengatakan, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja lebih cocok disebut RUU Investasi atau RUU Perizinan.

Hal itu disimpulkannya setelah membaca naskah akademik dan draft RUU tersebut.

"Bagian-bagian awal habis untuk membicarakan investasi baru kemudian separuh berikutnya berbicara tentang pemberdayaan atau perlindungan UMKM, jadi bagian kecil saja” kata Gabriel dalam diskusi kebijakan yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) daring, Rabu (1/7/2020) pagi.

Menurutnya, naskah akademik dan draf RUU itu tidak sistematis. Padahal, ia melanjutkan, bagi orang yang belajar politik apalagi politik yang konstruktifis, urutan itu sangat menentukan.

Baca juga: Soroti RUU Cipta Kerja, Kemendagri Pertanyakan Teknis Pembatalan Perda oleh Presiden

Ia mempertanyakan apa sebetulnya tujuan RUU Cipta Kerja ini. Cipta kerja kah atau investasi itu sendiri. Jika investasi, apakah dimaknai sebagai sarana atau tujuan dari dibuatnya RUU ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, kental sekali upaya resentralisasi dalam RUU ini. 

Gabriel menjelaskan, tarikan sentralisasi sangat terasa dan lebih cenderung menimbulkan institution complexity terutama berkaitan dengan miss match antara kerangka makro kelembagaan (sistem ketatanegaraan) dengan cara atau tujuan dari rancangan undang-undang ini dibuat.

Oleh karena itu, kata Gabriel, jika tetap melanjutkan pembahasan dengan draf yang sekarang maka akan timbul masalah baru.

Baca juga: Survei SMRC: Hanya 20 Persen Masyarakat yang Tahu soal RUU Cipta Kerja

“Saya mencatat paling tidak ada dua potensi (masalah) dari draft yang ada. Yang pertama akan mungkin terjadi ketegangan pusat dan daerah apalagi daerah yang tidak disentuh dalam rancangan undang-undang ini,” ucap Gabriel

Kedua, kata Gabriel, daerah yang simetris dengan pusat pun akan berteriak apabila melihat kecenderungan sentralisasi atau resentralisasi yang cukup kuat.

“Rumusnya di mana sudah terjadi otonomi daerah kemudian ada kecenderungan tarikan ke arah pusat akan dilawan yang pada ujungnya tututan pada pemisahan diri,” ujar Gabriel.

Dia pun mengingatkan agar jangan sampai semata-mata karena investasi lalu kemudian makin banyak suara separatis yang muncul.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X