RUU Cipta Kerja Dinilai Lebih Cocok Disebut RUU Perizinan atau Investasi

Kompas.com - 01/07/2020, 19:13 WIB
Gabriel Lele memberikan pemaparan dalam diskusi kebijakan yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah DOK/KPPODGabriel Lele memberikan pemaparan dalam diskusi kebijakan yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele mengatakan, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja lebih cocok disebut RUU Investasi atau RUU Perizinan.

Hal itu disimpulkannya setelah membaca naskah akademik dan draft RUU tersebut.

"Bagian-bagian awal habis untuk membicarakan investasi baru kemudian separuh berikutnya berbicara tentang pemberdayaan atau perlindungan UMKM, jadi bagian kecil saja” kata Gabriel dalam diskusi kebijakan yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) daring, Rabu (1/7/2020) pagi.

Menurutnya, naskah akademik dan draf RUU itu tidak sistematis. Padahal, ia melanjutkan, bagi orang yang belajar politik apalagi politik yang konstruktifis, urutan itu sangat menentukan.

Baca juga: Soroti RUU Cipta Kerja, Kemendagri Pertanyakan Teknis Pembatalan Perda oleh Presiden

Ia mempertanyakan apa sebetulnya tujuan RUU Cipta Kerja ini. Cipta kerja kah atau investasi itu sendiri. Jika investasi, apakah dimaknai sebagai sarana atau tujuan dari dibuatnya RUU ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, kental sekali upaya resentralisasi dalam RUU ini. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gabriel menjelaskan, tarikan sentralisasi sangat terasa dan lebih cenderung menimbulkan institution complexity terutama berkaitan dengan miss match antara kerangka makro kelembagaan (sistem ketatanegaraan) dengan cara atau tujuan dari rancangan undang-undang ini dibuat.

Oleh karena itu, kata Gabriel, jika tetap melanjutkan pembahasan dengan draf yang sekarang maka akan timbul masalah baru.

Baca juga: Survei SMRC: Hanya 20 Persen Masyarakat yang Tahu soal RUU Cipta Kerja

“Saya mencatat paling tidak ada dua potensi (masalah) dari draft yang ada. Yang pertama akan mungkin terjadi ketegangan pusat dan daerah apalagi daerah yang tidak disentuh dalam rancangan undang-undang ini,” ucap Gabriel

Kedua, kata Gabriel, daerah yang simetris dengan pusat pun akan berteriak apabila melihat kecenderungan sentralisasi atau resentralisasi yang cukup kuat.

“Rumusnya di mana sudah terjadi otonomi daerah kemudian ada kecenderungan tarikan ke arah pusat akan dilawan yang pada ujungnya tututan pada pemisahan diri,” ujar Gabriel.

Dia pun mengingatkan agar jangan sampai semata-mata karena investasi lalu kemudian makin banyak suara separatis yang muncul.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X