Pemerintah Diminta Hukum Pemda yang Tak Perbaharui Data Penduduk Miskin

Kompas.com - 01/07/2020, 18:39 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. DOK. DPR RIKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memberikan hukuman bagi daerah-daerah yang tidak rutin memperbarui data kemiskinan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

"Meminta pemerintah memberikan disinsentif fiskal atau punishment lainnya terhadap kabupaten/kota yang selama ini sama sekali tidak pernah melakukan update data kemiskinan sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2019," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dalam rapat kerja bersama Mensos, Mendes PDT, dan Kepala Bappenas.

Baca juga: Pemutakhiran DTKS, Mensos Ajukan Tambah Anggaran Rp 875 Miliar

Ia pun meminta pemerintah meningkatkan anggaran pemutakhiran DTKS.

Kemudian, Yandri mengatakan, Kemensos perlu mengoptimalkan peran sebagai pengelola DTKS.

Ia berharap DTKS yang dikelola Kemensos pun dapat menjadi acuan seluruh program kerja pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebagaimana amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan menjadi satu-satunya acuan seluruh penyelenggaraan program bansos," ucap Yandri.

Oleh karena itu, Komisi VIII mendorong Mensos, Mendes PDT, Kepala Bapennas, Menkeu dan Mendagri menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) dalam rangka kerja sama perbaikan DTKS.

Baca juga: Wapres Minta Dibentuk Tim Pengawas dalam Penyempurnaan DTKS

"Mendorong Mensos, Mendes PDT, Kepala Bappenas, Mendagri dan Menkeu untuk menerbitkan surat keputusan bersama guna bersinergi memperbaiki DTKS," ujar Yandri.

Dalam rapat yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara sempat mengatakan bahwa ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data kemiskinan penduduk sejak 2015.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Ada 518.310 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Agustus: Ada 518.310 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Begini Cara Ikut Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat yang Belum Punya NIK...

Begini Cara Ikut Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat yang Belum Punya NIK...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X