Pemerintah Diminta Hukum Pemda yang Tak Perbaharui Data Penduduk Miskin

Kompas.com - 01/07/2020, 18:39 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. DOK. DPR RIKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memberikan hukuman bagi daerah-daerah yang tidak rutin memperbarui data kemiskinan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS).

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

"Meminta pemerintah memberikan disinsentif fiskal atau punishment lainnya terhadap kabupaten/ kota yang selama ini sama sekali tidak pernah melakukan update data kemiskinan sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2019," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dalam rapat kerja bersama Mensos, Mendes PDT, dan Kepala Bappenas.

Baca juga: Pemutakhiran DTKS, Mensos Ajukan Tambah Anggaran Rp 875 Miliar

Ia pun meminta pemerintah meningkatkan anggaran pemutakhiran DTKS.

Kemudian, Yandri mengatakan, Kemensos perlu mengoptimalkan peran sebagai pengelola DTKS.

Ia berharap DTKS yang dikelola Kemensos pun dapat menjadi acuan seluruh program kerja pemerintah.

"Sebagaimana amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan menjadi satu-satunya acuan seluruh penyelenggaraan program bansos," ucap Yandri.

Oleh karena itu, Komisi VIII mendorong Mensos, Mendes PDT, Kepala Bapennas, Menkeu dan Mendagri menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) dalam rangka kerja sama perbaikan DTKS.

Baca juga: Wapres Minta Dibentuk Tim Pengawas dalam Penyempurnaan DTKS

"Mendorong Mensos, Mendes PDT, Kepala Bappenas, Mendagri dan Menkeu untuk menerbitkan surat keputusan bersama guna bersinergi memperbaiki DTKS," ujar Yandri.

Dalam rapat yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara sempat mengatakan bahwa ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data kemiskinan penduduk sejak 2015.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X