Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Hanya 20 Persen Masyarakat yang Tahu soal RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 30/06/2020, 20:09 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 24-26 Juni menunjukkan, hanya sedikit responden yang tahu atau pernah dengar soal omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR.

"Saat ini baru 20 persen warga yang tahu soal RUU Cipta Kerja," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas saat merilis hasil surveinya secara daring, Selasa (30/6/2020).

"Mayoritas warga atau 80 persen masih belum tahu soal RUU ini," sambung dia.

Sirojudin menilai, masih minimnya warga yang mengetahui soal RUU ini disebabkan karena sosialisasi yang minim.

 

Baca juga: SMRC: 70 Persen Warga Merasa Ekonominya Lebih Buruk Usai Pandemi

Oleh karena itu, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan RUU ini.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat penting karena RUU Cipta Kerja ini akan berdampak bagi masyarakat luas. Misalnya terkait perizinan yang diklaim akan lebih mudah.

Survei SMRC menunjukkan, masih banyak masyarakat yang saat ini merasakan sulitnya mengurus izin usaha.

Dari 22 persen responden yang mengaku pernah mengurus izin usaha, sebanyak 38 persen menjawab sulit dan 7 persen sangat sulit.

"Jadi ada 45 persen yang merasa pernah kesulitan saat mengurus izin usaha," kata dia.

Baca juga: MUI: Selain RUU HIP, Omnibus Law Cipta Kerja juga Tak Sesuai Pancasila dan Konstitusi

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara lewat telpon terhadap 2003 responden yang dipilih secara acak dan proporsional.

Margin of error survei plus minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Tanggapan DPR

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas yang mengikuti rilis survei tersebut mengakui bahwa pengetahuan masyarakat soal RUU Cipta Kerja masih rendah.

Namun, menurut dia, hal itu juga terjadi pada hampir semua RUU yang tengah dibahas DPR dan pemerintah.

"Bukan hanya RUU Cipta Kerja, tapi semua RUU juga begitu," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com