Kompas.com - 01/07/2020, 18:07 WIB
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020). DOKUMENTASI BNPBMenteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya butuh anggaran Rp 1,3 triliun untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di 34 provinsi.

Juliari mengatakan, saat ini pagu anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk pemutakhiran DTKS, yaitu Rp 425 miliar.

Karena itu, Kemensos telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar.

"Kami membutuhkan anggaran yang kami harap mendapat dukungan dari Bappenas dan Kemenkeu menjadi Rp 1,3 triliun dalam rangka verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota dan provinsi," kata Juliari dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Sinkronisasi DTKS Berbasis NIK, Mensos Kerja Sama dengan Dukcapil

Juliari mengatakan, dengan anggaran Rp 425 miliar itu, Kemensos hanya dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang memang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sementara itu, Juliari menuturkan, jika anggaran Rp 1,3 triliun disetujui, maka Kemensos dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin baik yang sebelumnya terdaftar di DTKS maupun tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan anggaran ini, kami yakin bisa merambah seluruh kabupaten/kota yang jumlah 514 dan juga 34 provinsi. Ini juga di luar yang penerima manafaat, jadi benar-benar secara masif," ujar dia.

Baca juga: Tahun Ini, Mensos Targetkan DTKS Akan Berbasis pada Nomor Induk Kependudukan

Juliari menjelaskan, pihaknya memang merencanakan perbaikan kualitas DTKS di tahun ini dengan bekerja bersama Ditjen Dukcapil.

Ia menargetkan seluruh individu yang terdaftar dalam DTKS akan berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran.

"Perbaikan NIK tadi sudah saya sampaikan kami bekerja sama erat dengan Ditjen Dukcapil," kata Juliari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X