Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinkronisasi DTKS Berbasis NIK, Mensos Kerja Sama dengan Dukcapil

Kompas.com - 01/07/2020, 16:47 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bahwa sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dilakukan bersama Ditjen Dukcapil.

Ia berharap kualitas DTKS makin meningkat, sehingga berbagai program-program pemerintah tepat sasaran.

"Perbaikan NIK tadi sudah saya sampaikan kami bekerja sama erat dengan Ditjen Dukcapil," kata Juliari dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Tahun Ini, Mensos Targetkan DTKS Akan Berbasis pada Nomor Induk Kependudukan

Juliari mengatakan, target sinkronisasi DTKS dengan NIK diselesaikan tahun ini.

Juliari menuturkan, saat ada 12,6 juta kepala keluarga (KK) yang sedang dalam tahap pencocokan NIK oleh Dukcapil.

"Saat ini yang masih dalam proses pemandanan NIK adalah jumlahnya 12,6 juta KK yang sedang dipadankan dengan tempatnya Prof Zudan (Dirjen Dukcapil Zudan Arif) di Dukcapil agar semuanya bisa memiliki NIK," papar dia.

Selain itu, dia mengatakan Kemensos juga memperbarui data penduduk miskin dari data penerima bantuan sosial tunai (BST) selama pandemi Covid-19.

Diketahui, program BST diperuntukkan Kemensos bagi penduduk miskin yang tak tercatat di DTKS.

"Kemudian juga meng-update data baru hasil daripada program BST yang di luar dari DTKS," ucap dia.

Baca juga: Wapres Minta Dibentuk Tim Pengawas dalam Penyempurnaan DTKS

"Jadi yang tadi istilah inclusion error atau exclusion error itu bisa kita lakukan," imbuh Juliari.

Sementara itu, disebutkan Juliari hingga Januari 2020 ada 97,3 juta individu yang terdaftar di DTKS. Sebanyak 82,5 persen di antaranya terkonfirmasi memiliki NIK.

"Isi DTKS saat ini per Januari 2020 adalah 97,3 individu, 27 rumah tangga, dan 29 juta KK," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com