Kompas.com - 01/07/2020, 16:47 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bahwa sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dilakukan bersama Ditjen Dukcapil.

Ia berharap kualitas DTKS makin meningkat, sehingga berbagai program-program pemerintah tepat sasaran.

"Perbaikan NIK tadi sudah saya sampaikan kami bekerja sama erat dengan Ditjen Dukcapil," kata Juliari dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Tahun Ini, Mensos Targetkan DTKS Akan Berbasis pada Nomor Induk Kependudukan

Juliari mengatakan, target sinkronisasi DTKS dengan NIK diselesaikan tahun ini.

Juliari menuturkan, saat ada 12,6 juta kepala keluarga (KK) yang sedang dalam tahap pencocokan NIK oleh Dukcapil.

"Saat ini yang masih dalam proses pemandanan NIK adalah jumlahnya 12,6 juta KK yang sedang dipadankan dengan tempatnya Prof Zudan (Dirjen Dukcapil Zudan Arif) di Dukcapil agar semuanya bisa memiliki NIK," papar dia.

Selain itu, dia mengatakan Kemensos juga memperbarui data penduduk miskin dari data penerima bantuan sosial tunai (BST) selama pandemi Covid-19.

Diketahui, program BST diperuntukkan Kemensos bagi penduduk miskin yang tak tercatat di DTKS.

"Kemudian juga meng-update data baru hasil daripada program BST yang di luar dari DTKS," ucap dia.

Baca juga: Wapres Minta Dibentuk Tim Pengawas dalam Penyempurnaan DTKS

"Jadi yang tadi istilah inclusion error atau exclusion error itu bisa kita lakukan," imbuh Juliari.

Sementara itu, disebutkan Juliari hingga Januari 2020 ada 97,3 juta individu yang terdaftar di DTKS. Sebanyak 82,5 persen di antaranya terkonfirmasi memiliki NIK.

"Isi DTKS saat ini per Januari 2020 adalah 97,3 individu, 27 rumah tangga, dan 29 juta KK," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Nasional
Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Nasional
Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Nasional
Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

Nasional
Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Nasional
40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

Nasional
Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Nasional
Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Nasional
Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Nasional
Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Nasional
RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

Nasional
Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Nasional
Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.