Kompas.com - 01/07/2020, 18:01 WIB
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (14/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (14/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin usul agar DPR membuat rancangan undang-undang Omnibus Law tentang politik.

Hal ini disampaikan Din dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait revisi Undang-Undang tentang Pemilu dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020)

"Kenapa enggak diusulkan aja semacam Omnibus Law Politik?," kata Din.

Menurut Din, DPR tidak bisa hanya merevisi UU Pemilu karena tidak akan menjawab apapun dari konsolidasi demokrasi.

Baca juga: Lima Isu Klasik dalam Pembahasan RUU Pemilu dan Janji DPR Menyelesaikan pada 2021

Oleh karenanya, ia berpendapat, DPR juga merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Karena pembahasan dan revisi tentang UU pemilu ini enggak akan menjawab apa-apa untuk konsolidasi demokrasi, bila UU parpol tak direvisi. Ini harus dalam satu paket karena ini sangat berkait," ujarnya.

Lebih lanjut, Din mengatakan, Omnibus Law tentang Politik bisa mengantisipasi munculnya inkonsistensi produk hukum dengan UUD 1945.

"Ini terkait gejala inkonsistensi produk hukum dengan hukum dasar dengan UUD 1945 dan Pancasila, ini bisa kita bedah," pungkasnya.

Baca juga: Sistem Pemilu Masih Menjadi Perdebatan dalam Pembahasan RUU Pemilu

Untuk diketahui, revisi UU Pemilu merupakan RUU inisiatif DPR dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020.

Komisi II menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan tahun ini.

Adapun poin-poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU Pemilu ini adalah ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) hingga desain Pemilu 2024.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

Nasional
Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Nasional
DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Nasional
Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Nasional
Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X