Tahun Ini, Mensos Targetkan DTKS Akan Berbasis pada Nomor Induk Kependudukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya akan memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menargetkan seluruh individu yang terdaftar dalam DTKS akan berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran.

"Target kami tahun ini Insya Allah bisa seluruh individu di DTKS adalah individu yang memiliki NIK," kata Juliari dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Wapres Minta Dibentuk Tim Pengawas dalam Penyempurnaan DTKS

Juliari menjelaskan, hingga Januari 2020 ada 97,3 juta individu yang terdaftar di DTKS. Sebanyak 82,5 persen di antaranya terkonfirmasi memiliki NIK.

"Isi DTKS saat ini per Januari 2020 adalah 97,3 individu, 27 rumah tangga, dan 29 juta KK," ucapnya.

Juliari memaparkan, ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data kemiskinan penduduk sejak 2015.

"Yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten/kota," ujar Juliari.

Baca juga: Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKS

Kemudian, ada juga sejumlah daerah yang data kemiskinannya tidak lengkap. Menurut Juliari, sebanyak 319 kabupaten/kota hanya memperbarui 50 persen data kemiskinan.

"Sekitar 319 kabupaten/kota mengupdate data kemiskinannya, namun tidak sampai 50 persen. Jadi misalnya ada kabupaten-kota yang datanya 1.000, yang dia update mungkin 400," tutur Juliari.

Sementara itu, dia mengatakan hanya 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan lebih dari 50 persen.

"Yang meng-update lebih 50 persen dari datanya adalah 103 kabupaten/kota," ucapnya.

"Jadi kalau diklasifikasikan paling parah ada 92 kabupaten/kota, yang setengah parah ada 319, yang lumayan 103," kata Juliari.