Ketua DPP Golkar Nilai Jokowi Ingin Menteri Gerak Cepat Tangani Pandemi

Kompas.com - 30/06/2020, 08:49 WIB
Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono dalam diskusi daksa forum, di Jakarta, Jumat (24/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINWasekjen Partai Golkar Dave Laksono dalam diskusi daksa forum, di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, luapan kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna memiliki tujuan tertentu.

"Presiden mengungkapkan luapannya seperti itu dan sampai akhirnya naik media sosial online. Pasti ada maksud tertentu yang ingin beliau sampaikan ke publik," kata Dave saat dihubungi, Selasa (30/6/2020).

Dave menilai, Jokowi ingin para menteri bergerak cepat dalam menangani krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Mungkin beliau melihat kabinetnya kurang reaktif di banding beliau dalam meningkatkan ekonomi nasional yang amat membutuhkan belanja negara," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Cari Akar Masalah Rendahnya Penyerapan Anggaran Kesehatan

Terkait ancaman reshuffle di kabinet kerja, Dave mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

Dave menilai, Jokowi menekankan soal belanja kementerian dan lembaga yang masih lamban.

Namun, menurut dia, belanja kementerian dan lembaga menjadi lamban karena dana yang belum cair.

"Itu (resuhffle) semua kembali ke presiden, beliau yang memiliki parameter penilaian tersendiri yang masyarakat awam tidak ada. Beliau menekankan soal belanja K/L yang masih lamban, tapi saya juga sering dapat info karena dananya juga belum cair, jadi sulit bagi kita untuk melihat 'the real storynya'," ucapnya.

Lebih lanjut, Dave berharap, para menteri dapat meningkatkan kinerjanya di masa pandemi Covid-19.

Menurut Dave, dalam kondisi pandemi seperti saat ini diperlukan kreativitas dalam bertindak agar permasalahan dapat diselesaikan.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Menteri

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X