Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Inilah Berbagai Upaya Pemerintah untuk Perbaiki Ekonomi Pascapandemi

Kompas.com - 24/06/2020, 11:35 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar tiga bulan.

“Pemerintah akan terus mengeluarkan berbagai paket kebijakan baru untuk mengembalikan trek pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dalam pernyataan tertulis.

Ia menyampaikan pernyataan itu saat membuka Musyawarah Nasional Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara virtual, Selasa (23/6/2020).

Paket kebijakan itu salah satunya program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program Exit Strategy berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru.

Baca juga: Dianggap Mampu Kendalikan Covid-19, Gubernur Lampung Dapat Pujian dari Airlangga

Akselerasi pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan melakukan reset dan transformasi ekonomi.

Selain itu, banyak hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional pasca-Covid-19.

Apa yang Menteri Airlangga sampaikan itu tertuang dalam orasinya berjudul Cetak Biru Perekonomian Nasional dalam Kerangka New Normal.

Upaya pemerintah juga ditujukan untuk menyelamatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), antara lain memberikan insentif pajak.

Baca juga: Airlangga: Transformasi Ekonomi Pasca-pandemi Butuh Teknologi Informasi

“Pajaknya dibayar pemerintah. UMKM diberi subsidi bunga, pinjaman untuk modal, penempatan dana untuk restrukturisasi dan kebijakan lain. Total anggaran untuk UMKM adalah Rp 123,46 triliun,” ujar Airlangga.

Ada pula insentif usaha mencapai Rp 120,61 triliun yang diakumulasikan dari insentif untuk pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 39,66 triliun dan pembebasan PPh 22 impor sebesar Rp 12,75 triliun.

Insentif juga termasuk pengurangan angsuran PPh 25 Rp 14,4 triliun, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 5,8 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp 20 triliun, dan stimulus lain sebesar Rp 26 triliun.

“Kami menyiapkan anggaran untuk pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, ditambah anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun,” kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Siap Tampung Keluhan UMKM Terkait Relaksasi Subsidi Bunga

Ia melanjutkan, dengan demikian, total biaya penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah menjadi sebesar Rp 695,2 triliun.

Pemerintah juga berusaha menjaga agar jumlah pengangguran tidak bertambah. Akibat Covid-19, ada sekitar 1,7 juta pengangguran baru yang telah terferivikasi.

Angka tersebut tidak termasuk sekitar 7 juta orang yang memang sudah menjadi pengangguran sebelum pandemi Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com