Inilah Berbagai Upaya Pemerintah untuk Perbaiki Ekonomi Pascapandemi

KOMPAS.com – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar tiga bulan.

“Pemerintah akan terus mengeluarkan berbagai paket kebijakan baru untuk mengembalikan trek pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dalam pernyataan tertulis.

Ia menyampaikan pernyataan itu saat membuka Musyawarah Nasional Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara virtual, Selasa (23/6/2020).

Paket kebijakan itu salah satunya program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program Exit Strategy berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru.

Baca juga: Dianggap Mampu Kendalikan Covid-19, Gubernur Lampung Dapat Pujian dari Airlangga

Akselerasi pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan melakukan reset dan transformasi ekonomi.

Selain itu, banyak hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional pasca-Covid-19.

Apa yang Menteri Airlangga sampaikan itu tertuang dalam orasinya berjudul Cetak Biru Perekonomian Nasional dalam Kerangka New Normal.

Upaya pemerintah juga ditujukan untuk menyelamatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), antara lain memberikan insentif pajak.

Baca juga: Airlangga: Transformasi Ekonomi Pasca-pandemi Butuh Teknologi Informasi

“Pajaknya dibayar pemerintah. UMKM diberi subsidi bunga, pinjaman untuk modal, penempatan dana untuk restrukturisasi dan kebijakan lain. Total anggaran untuk UMKM adalah Rp 123,46 triliun,” ujar Airlangga.

Ada pula insentif usaha mencapai Rp 120,61 triliun yang diakumulasikan dari insentif untuk pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 39,66 triliun dan pembebasan PPh 22 impor sebesar Rp 12,75 triliun.

Insentif juga termasuk pengurangan angsuran PPh 25 Rp 14,4 triliun, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 5,8 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp 20 triliun, dan stimulus lain sebesar Rp 26 triliun.

“Kami menyiapkan anggaran untuk pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, ditambah anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun,” kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Siap Tampung Keluhan UMKM Terkait Relaksasi Subsidi Bunga

Ia melanjutkan, dengan demikian, total biaya penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah menjadi sebesar Rp 695,2 triliun.

Pemerintah juga berusaha menjaga agar jumlah pengangguran tidak bertambah. Akibat Covid-19, ada sekitar 1,7 juta pengangguran baru yang telah terferivikasi.

Angka tersebut tidak termasuk sekitar 7 juta orang yang memang sudah menjadi pengangguran sebelum pandemi Covid-19.

Meski demikian, Menteri Airlangga berpendapat bahwa keberhasilan Indonesia selamat dari dampak pandemi Covid-19 juga tergantung kedisiplinan masyarakat mewujudkan new normal.

Baca juga: Menko Perekonomian: Sudah 9 Juta Orang Daftar Kartu Prakerja

“Oleh karena itu, kami libatkan aparat keamanan untuk mendorong pendisiplinan dengan harapan segera terbentuk budaya baru, normal baru. Target kami adalah ekonomi pulih dan aman dari virus”, kata dia.

Satu hal yang menurut Airlangga menjadi kunci kebangkitan ekonomi nasional adalah dengan membuat program padat karya dan memberi stimulis ke pemerintah daerah.

“Pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan pinjaman ke pemerintah daerah, insentif perumahan, cadangan dana alokasi khusus (DAK), dan cadangan perluasan dengan anggaran mencapai Rp 106,11 triliun,” imbuh dia.

Airlangga melanjutkan, tiga bulan pandemi Covid-19 memang membuat semua indikator ekonomi turun drastis. Namun pada Bulan Juni, ada kecenderungan ekonomi naik.

Baca juga: Paparkan RUU Cipta Kerja ke DPR, Menko Perekonomian: Arahnya Wujudkan Masyarakat Sejahtera

“Dalam situasi menantang inilah pemerintah terus bekerja keras untuk menciptakan sistem mitigasi demi penyelamatan ekonomi. Saya optimis perekonomian Indonesia akan segera menemukan titik balik,” ujar Menko Perekonomian.