Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Tak Benar Pemerintah Hanya Jalankan Aspek Ekonomi dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 23/06/2020, 16:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, tidak benar bahwa pemerintah hanya menjalankan aspek ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, ada tiga sektor lain yang juga menjadi perhatian pemerintah saat ini.

"Ada empat hal yang ditangani oleh pemerintah. Pertama dari sisi kesehatan, lalu sosial, lalu ekonomi, dan keuangan. Yang menjadi prioritas utama adalah sisi kesehatan dalam menangani Covid-19," ujar Moeldoko dalam webinar bertajuk "Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Kebiasaan Baru" pada Selasa (23/6/2020).

"Tetapi, tiga sisi lainnya tidak bisa ditinggalkan karena harus berjalan beriringan. Jadi, tidak benar bahwa pemerintah hanya menjalankan aspek ekonomi saja," lanjutnya.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Berupaya Masyarakat Tidak Menderita akibat Covid-19

Untuk menangani empat sektor itu, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.

Moeldoko merinci, total anggaran yang secara khusus disediakan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun.

Kemudian, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) jumlahnya cukup besar, yakni Rp 203,9 triliun.

Lalu, anggaran untuk sektor ekonomi mencapai Rp 226,72 triliun.

"Selanjutnya, untuk keuangan, seperti pembiayaan UMKM dan korporasi sebesar Rp 168,3 triliun," tambah Moeldoko.

Baca juga: Fase New Normal, Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Ingin Korbankan Rakyat

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita akibat wabah Covid-19.

Menurut dia, hal ini menjadi salah poin penting dalam kebijakan makro pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Apa sebenarnya kebijakan makro pemerintah di dalam menangani Covid-19 ? Ada tiga hal yang utama. Pertama adalah masyarakat harus aman dari Covid-19," ujar Moeldoko pada Selasa.

"Untuk itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita karena Covid-19, apalagi meninggal dunia," lanjutnya.

Kedua, pemerintah ingin masyarakat harus bisa terjaga tetap makan dengan baik.

Baca juga: Wawancara Khusus Moeldoko: Relaksasi PSBB dan Skenarionya

Untuk itu, pemerintah memberikan kebijakan perluasan bantuan sosial (bansos), yaitu perluasan jaring pengaman sosial.

Ketiga, pemerintah berkeinginan kuat agar para pengusaha baik level UMKM maupun level korporasi bisa melanjutkan kegiatan usahanya dengan menekan adanya PHK.

"Sehingga, tidak menambah pengangguran. Untuk itu, insentif dan stimulus diberikan," tutur Moeldoko.

Dalam konteks penanganan Covid-19, dia menyebut ada empat hal yang ditangani pemerintah.

Keempatnya yakni kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com