Wawancara Khusus Moeldoko: Relaksasi PSBB dan Skenarionya

Kompas.com - 13/05/2020, 11:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) sebagai strategi memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan itu disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebanyak empat provinsi serta 72 kabupaten dan kota telah menerapkan PSBB. Beberapa wilayah mulai menunjukkan pelambatan penambahan kasus harian meskipun belum signifikan.

Di tengah pelambatan kasus harian yang belum signifikan itu tiba-tiba muncul wacana merelaksasi PSBB agar perekonomian kembali bangkit.

Hal itu memunculkan pertanyaan di benak publik ihwal fokus utama pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Polisi Bandung Ungkap Pungutan Liar Stiker Bebas Pos PSBB

Dengan munculnya wacana tersebut seolah menunjukkan pemerintah tak sabar membangkitkan kembali perekonomian di tengah laju penularan Covid-19 yang belum sepenuhnya melambat.

Kompas.com berkesempatan mewawancarai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk menanyakan sikap pemerintah sesungguhnya.

Berikut wawancara khusus Kompas.com dengan Moeldoko.

Di tengah penularan Covid-19 yang masih terjadi tiba-tiba muncul wacana relaksasi PSBB. Kok bisa?

Sebenarnya kita saat ini sedang proses yang berkelanjutan untuk mengevaluasi. Waktu itu ada, presiden menyelenggarakan satu minggu dua kali untuk melihat efektivitas PSBB di setiap wilayah.

Dari situ sebenarnya fokus kita adalah masih fokus kepada PSBB. Jadi, mengenali hasil dari yang dievaluasi terus-menerus, mengenali berbagai kesulitan dalam penyelenggaraan PSBB.

Kita juga membandingkan dengan yang non-PSBB. Dari situ kan biasa kita selalu membangun scenario planning. Kalau situasinya begini nanti kira-kira apa yang akan kita rencanakan.

Baca juga: Ahli: Jangan Longgarkan PSBB, Jangan Ngimpi Pandemi Berakhir Juni

Ke depan kalau situasinya memburuk, kalau situasinya menuju ringan seperti apa. Kalau situasinya sedang seperti apa. Kalau berat apa. Itu skenario-skenario yang dibangun seperti itu.

Maka kalau muncul skenario ringan maka bisa-bisa nanti akan dijalankan kelonggaran atau kemarin yang sempat terlontar relaksasi. Tapi Presiden (Joko Widodo) tadi juga sangat menekankan hati-hati dalam membikinkan pelonggaran.

Harus betul-betul dihitung dengan saksama seteliti mungkin. Agar jangan sampai salah. Setidak-tidaknya ada tiga persyaratan atau prasyarat ketika kita akan melakukan pelonggaran. Itu enggak boleh serta-merta.

Apakah epidemologinya. itu kita lihat seperti apa. Apakah terjadi berkurangnya jumlah kasus suspect dan kematian dalam kurun waktu sedikitnya 14 hari, itu seperti apa. Jadi enggak boleh itu tanpa ada kalkulasi.

Berikutnya kita lihat kesehatan publik seperti apa. Apakah jumlah tes dan contact tracing itu bertambah dari waktu ke waktu. Presiden menginginkan ada 10.000 untuk jumlah tes PCR (polymerase chain reaction). Itu yang sekarang lagi dikejar.

Berikutnya juga proporsi kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Apakah cuci tangan itu masih dijalankan dengan baik. Pakai masker enggak, physical distancing enggak? Ini harus dievaluasi. Jangan seperti kemarin begitu Sarinah buka udah physical distancing-nya gagal lagi.

Baca juga: Angka Kejahatan di Cianjur Turun Drastis Selama PSBB

Desain rompi Pelanggar PSBB yang disiapkan oleh Satpol PP Jakarta Pusat menegakan aturan Pergub 41/2020.
ANTARA/HO/dokumentasi Satpol PP Jakarta Pusat Desain rompi Pelanggar PSBB yang disiapkan oleh Satpol PP Jakarta Pusat menegakan aturan Pergub 41/2020.

Yang ketiga adalah fasilitas kesehatannya. Bagaimana tenaga kesehatannya. Kita juga menghadapi tenaga kesehatan yang karena mereka juga kena positif (Covid-19) juga ada, PDP juga ODP juga. Karena itu harus dihitung.

Jangan sampai nanti jumlah tenaga medis berkurang. APDnya tambah tapi jumlah manusianya (berkurang). Enggak ada gunanya. Semuanya serba dihitung. Terus peningkatan kapasitas ICU seperti apa ventilatornya seperti apa.

Minimum 3 hal itu ya: epidemiologisnya bagaimana, kesehatan publiknya kita lihat, Bagaimana fasilitas kesehatan. Itu sebagai minimumlah persyaratan dasar (untuk pelonggaran PSBB).

Apa alasannya Gugus Tugas mengeluarkan Surat Edaran yang mengizinkan kembali transportasi umum beroperasi? Masyarakat menangkap itu sebagai pelonggaran PSBB.

Surat edaran itu lebih seperti warning bagaimana jika kita membuat sebuah perencanaan ke depan. Surat edaran itu situasi yang berbeda. Enggak ada kaitannya dengan relaksasi.

Kalau kemarin Surat Edaran itu dasar dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 sebenarnya kan begini ya. Kita lihat kebijakan besarnya dulu. Ada tiga kebijakan besar pemerintah. Ini saya pikir semua sudah tahu.

Tiga-tiganya ini berjalan tetapi fokusnya ke kepada bagaimana menangani Covid menjadi prioritas. Tapi persoalan usaha masyarakat semaksimal mungkin jangan sampai juga tutup. Semuanya kalau tutup semuanya repot. Nanti PHK sebagian membengkak kemana-mana.

Baca juga: Ingat! Langgar PSBB di Jakpus Bakal Pakai Rompi Oranye dan Bersihkan Fasilitas Umum

Pengaturan tentang transportasi yang diatur melalui surat edaran itu dan Kepmen (Keputusan Menteri) itu, itu sebenarnya mengatur bagaimana sih darat, laut, dan udara itu diatur dengan sebaik-baiknya dan tetap berpedoman pada protokol.

Karena apa? Kalau tidak diatur nanti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan distribusi logistik, distribusi alat kesehatan, distribusi hasil tes PCR yang ada di daerah-daerah itu semuanya belum (ada) kecepatan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Nasional
Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Nasional
Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Nasional
Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

BrandzView
Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Nasional
Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X