Mendagri Sebut Pilkada di Tengah Pandemi Bantu Stimulasi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 diperkirakan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal ini disebabkan sebagian besar anggaran Pilkada 2020 pada akhirnya akan digunakan untuk membayar insentif penyelenggara di lapangan.

"Dengan adanya Pilkada ini, anggaran sebanyak Rp 1,9 triliun yang ada di daerah-daerah yang tadinyä di-freeze, ini akan cair. Apalagi didukung oleh pusat, APBN," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Komnas HAM: Jika KPU dan Pemerintah Ragu, Pilkada Sebaiknya Ditunda

Menurut Tito, ekonomi akan terbantu sebab anggaran pilkada tidak hanya akan berputar di satu titik atau institusi.

"Sebagian besar anggaran pilkada yang ada di daerah, mapun yang ada di APBN itu bukan jatuh ke satu instansi, tapi akan menyebar ke seluruh KPU daerah, Bawaslu daerah dan 60 persen digunakan untuk insentif penyelenggara," ucap Tito.

Dia kemudian mencontohkan, jika dalam Pilkada 2020 ada 304 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 10 petugas per satu lokasi.

Berdasarkan perhitungan, Tito memperkirakan ada sekitar tiga juta lapangan kerja bagi masyarakat selama enam bulan.

Baca juga: PKPU Pelaksanaan Pilkada Terbit, Ini Tiga Instruksi Kapolri

Sebab, para petugas di TPS tersebut nantinya akan mendapatkan insentif.

"Setelah itu akan terjadi daya beli masyarakat yang meningkat, mereka membeli gunakan sebagai konsumsi rumah tangga, sehingga akhirnya ekonomi akan terstimulasi," tutur Tito.

Kemudian, Mendagri juga memperhitungkan sebanyak 40 persen anggaran yang digunakan untuk membeli peralatan pilkada dan alat pelindung bagi petugas dan pemilih.

Tito menyebutkan, ada tinta, masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan dan sebagainya.

"Ini membuat UMKM dan dunia usaha menjadi bergerak juga. Distimulasi, nah kita berahap akan ada dampak ekonomi yang bergerak," kata Tito.

Baca juga: DPR Setujui PKPU Pelaksanaan Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Lebih lanjut, dia pun menyebutkan bahwa para kontestan calon kepala daerah juga akan mengeluarkan biaya untuk membuat peralatan kampanye.

Dengan demikian, dampak stimulasi kepada dunia usaha diperkirakan semakin luas.

"Bayangkan dari 270 daerah kalau masing-masing ada tiga kontestan, berarti ada delapan ratus lebih yang akan bertanding," ucapnya.

"Mereka pasti keluar biaya juga untuk saksi, kampanye dan lain-lain. Jadi ada uang yang beredar di masyarakat. Bukan di tingkat pusat," kata Tito Karnavian.

Baca juga: Begini Pemungutan Suara Bagi Pemilih Pasien Covid-19 di Pilkada 2020

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang.