Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi: Petahana akan Diuntungkan di Pilkada 2020

Kompas.com - 19/06/2020, 18:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dinilai akan menguntungkan kepala daerah yang masih menjabat dan akan maju kembali sebagai calon (petahana).

Hal tersebut disampaikan Dosen Fisipol UI Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

Menurut dia, partai politik pengusung akan berpikir siapa calon kepala daerah yang memiliki potensi kemenangan yang besar sehingga akan didukung.

"Mau tidak mau, petahana akan diuntungkan karena bisa jadi partai berpikir siapa yang akan menang yang akan dia dukung. Apalagi sekarang tidak ada batasan maksimal dukungan, adanya minimal. Jadi kemungkinan petahana didukung," kata dia.

Baca juga: Menurut Bawaslu, Ini Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Daring

Ia mengatakan, jika dalam keadaan normal kompetisi pilkada akan berlangsung terbuka dan aktif. Tetapi saat pandemi seperti ini, akan terbatas.

Sebagai contoh, dari pengamatannya di daerah Tangerang pada Januari-Febuari lalu sudah mulai banyak spanduk beredar dari para calon kepala daearah.

Namun pada periode Maret-April hingga saat ini, spanduk-spanduk pencalonan tersebut tak lagi bertambah.

"Apakah itu proses dalam partai jadi terhenti seleksinya? Bagaimana juga survei yang menentukan popularitas?" kata dia.

Di sisi lain, siapa yang akan dipilih masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri.

Sebab pada masa normal saja, masyarakat kerap kali tidak mengetahui siapa calon yang bertarung dalam pilkada walau kondisinya lebih mudah dibandingkan pemilihan legislatif (pileg) pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, saat ini muncul isu soal 224 kepala daerah dari 270 wilayah yang akan menggelar pilkada, berpotensi maju kembali.

Baca juga: KPI: Kalau Kampanye di Internet, Kami Khawatir Tak Efektif

"Inilah yang harus dikuliti masyarakat sipil dari sekarang. Dari sisi publik, ini kurang terungkap profil si calon," kata dia.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, kata dia, akan terlihat apakah petahana yang maju lagi itu terpengaruhi situasinya atau tidak.

Terpengaruh situasi yang dimaksud adalah mereka memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk maju kembali.

"Pasti ada pengaruhnya, tapi ini harus kita ungkap supaya masyarakat memperoleh informasi cukup calon-calon yang tersedia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com