Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/06/2020, 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dinilai akan menguntungkan kepala daerah yang masih menjabat dan akan maju kembali sebagai calon (petahana).

Hal tersebut disampaikan Dosen Fisipol UI Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

Menurut dia, partai politik pengusung akan berpikir siapa calon kepala daerah yang memiliki potensi kemenangan yang besar sehingga akan didukung.

"Mau tidak mau, petahana akan diuntungkan karena bisa jadi partai berpikir siapa yang akan menang yang akan dia dukung. Apalagi sekarang tidak ada batasan maksimal dukungan, adanya minimal. Jadi kemungkinan petahana didukung," kata dia.

Baca juga: Menurut Bawaslu, Ini Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Daring

Ia mengatakan, jika dalam keadaan normal kompetisi pilkada akan berlangsung terbuka dan aktif. Tetapi saat pandemi seperti ini, akan terbatas.

Sebagai contoh, dari pengamatannya di daerah Tangerang pada Januari-Febuari lalu sudah mulai banyak spanduk beredar dari para calon kepala daearah.

Namun pada periode Maret-April hingga saat ini, spanduk-spanduk pencalonan tersebut tak lagi bertambah.

"Apakah itu proses dalam partai jadi terhenti seleksinya? Bagaimana juga survei yang menentukan popularitas?" kata dia.

Di sisi lain, siapa yang akan dipilih masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri.

Sebab pada masa normal saja, masyarakat kerap kali tidak mengetahui siapa calon yang bertarung dalam pilkada walau kondisinya lebih mudah dibandingkan pemilihan legislatif (pileg) pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, saat ini muncul isu soal 224 kepala daerah dari 270 wilayah yang akan menggelar pilkada, berpotensi maju kembali.

Baca juga: KPI: Kalau Kampanye di Internet, Kami Khawatir Tak Efektif

"Inilah yang harus dikuliti masyarakat sipil dari sekarang. Dari sisi publik, ini kurang terungkap profil si calon," kata dia.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, kata dia, akan terlihat apakah petahana yang maju lagi itu terpengaruhi situasinya atau tidak.

Terpengaruh situasi yang dimaksud adalah mereka memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk maju kembali.

"Pasti ada pengaruhnya, tapi ini harus kita ungkap supaya masyarakat memperoleh informasi cukup calon-calon yang tersedia," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Nasional
KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke