Kompas.com - 19/06/2020, 18:08 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj. ANTARA FOTO/BPMI SetpresPresiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan surat presiden (surpres) yang merupakan tanda persetujuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila kepada DPR.

Pemerintah juga tidak ikut campur terhadap usulan RUU yang murni merupakan inisiatif DPR tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (19/6/2020).

"Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali," kata Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal RUU HIP yang Menuai Polemik Publik

Kepala Negara menjelaskan bahwa isi rancangan tersebut belum diketahuinya dan pemerintah selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat.

Untuk itu diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu," kata Presiden.

"Jadi daftar isian masalah (DIM) juga belum kita siapkan karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR," imbuhnya.

Baca juga: Ditundanya Pembahasan RUU HIP dan Sikap Tiga Ormas Keagamaan...

Jokowi pun menegaskan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia.

Payung hukum terhadap hal tersebut juga sudah jelas diatur dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 serta Undang-Undang Nomor 27 1999.

"Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu," ujarnya.

RUU HIP menuai polemik publik. Sebab, draf RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 7.

Banyak kalangan berpendapat, konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Nasional
UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

Nasional
Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

Nasional
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.