SOROT POLITIK

Penyaluran Bansos Libatkan Penegak Hukum, Airlangga: Kalau Ada yang Macam-macam Akan "Digigit"

Kompas.com - 18/06/2020, 09:26 WIB
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri webinar Global Economy Outlook? di Jakarta, Selasa (16/6/2020). DOK. Humas Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri webinar Global Economy Outlook? di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak awal pemerintah melibatkan penegak hukum dalam penyaluran bantuan sosial ( bansos) guna terus mengawal pelaksanaannya.

“Itu salah satu bentuk good governance yang dilakukan di dalam program bansos,” ujarnya dalam webinar bertajuk “RMInsight Bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto”, Rabu (17/06/2020).

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan, pelibatan penegak hukum tersebut mengingat dana untuk pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19 mencapai Rp 641 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mewanti-wanti agar dana sebesar itu digunakan dengan baik.

Jokowi memeringatkan, bila ada yang macam-macam maka dipastikan akan ‘digigit’ oleh penegak hukum.

Baca juga: Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

“Tidak ada yang tidak takut kalau ‘digigit’ oleh penegak hukum. Jadi ini sangat berpengaruh (bagi jajaran pemerintah) dalam melaksanakan tugasnya,” katanya menyitir Jokowi.

Dia menjelaskan, aparat penegak hukum yang dilibatkan dalam penyaluran bansos, yakni Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerja para menteri seperti kontrak di kapal

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, para menteri dan pejabat tinggi negara bekerja dengan sungguh-sungguh dan luar biasa agar program bansos itu terlaksana.

Dia menggambarkan, cara kerja para menteri bahkan presiden serta wapres, ibarat kontrak di kapal.

Baca juga: Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

“Kalau kontrak di kapal itu ada klausul yang menyatakan saturday, sunday, and holiday included (Sabtu, Minggu dan hari libur termasuk). Jadi cara kerja di kabinet Jokowi ini juga sama, tidak ada waktu libur untuk memerangi pandemi ini,” paparnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X