SOROT POLITIK

Penyaluran Bansos Libatkan Penegak Hukum, Airlangga: Kalau Ada yang Macam-macam Akan "Digigit"

Kompas.com - 18/06/2020, 09:26 WIB
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri webinar Global Economy Outlook? di Jakarta, Selasa (16/6/2020). DOK. Humas Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri webinar Global Economy Outlook? di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak awal pemerintah melibatkan penegak hukum dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna terus mengawal pelaksanaannya.

“Itu salah satu bentuk good governance yang dilakukan di dalam program bansos,” ujarnya dalam webinar bertajuk “RMInsight Bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto”, Rabu (17/06/2020).

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan, pelibatan penegak hukum tersebut mengingat dana untuk pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19 mencapai Rp 641 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mewanti-wanti agar dana sebesar itu digunakan dengan baik.

Jokowi memeringatkan, bila ada yang macam-macam maka dipastikan akan ‘digigit’ oleh penegak hukum.

Baca juga: Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

“Tidak ada yang tidak takut kalau ‘digigit’ oleh penegak hukum. Jadi ini sangat berpengaruh (bagi jajaran pemerintah) dalam melaksanakan tugasnya,” katanya menyitir Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, aparat penegak hukum yang dilibatkan dalam penyaluran bansos, yakni Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerja para menteri seperti kontrak di kapal

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, para menteri dan pejabat tinggi negara bekerja dengan sungguh-sungguh dan luar biasa agar program bansos itu terlaksana.

Dia menggambarkan, cara kerja para menteri bahkan presiden serta wapres, ibarat kontrak di kapal.

Baca juga: Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

“Kalau kontrak di kapal itu ada klausul yang menyatakan saturday, sunday, and holiday included (Sabtu, Minggu dan hari libur termasuk). Jadi cara kerja di kabinet Jokowi ini juga sama, tidak ada waktu libur untuk memerangi pandemi ini,” paparnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Nasional
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Nasional
Jokowi dan 'Corona End Game'

Jokowi dan "Corona End Game"

Nasional
Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Nasional
Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Nasional
Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Nasional
Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Nasional
Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Nasional
Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Nasional
Ada Imbauan Aksi 'Jokowi End Game', Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Nasional
Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X