Kompas.com - 17/06/2020, 16:21 WIB
Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/1/2020). Kedatangan Novel Baswedan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pasca penetapan tersangka dua pelaku penyiraman air keras. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPenyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/1/2020). Kedatangan Novel Baswedan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pasca penetapan tersangka dua pelaku penyiraman air keras. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik pernyataan Istana yang menyatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Kurnia mengatakan, dalih pihak Istana yang menyebut Prsiden tidak bisa mengintervensi proses penegakan hukum merupakan logika keliru.

"Saya ingin membantah logika berpikir istana yang selalu mengatakan Presiden tidak bisa intervensi terhadap penegakan hukum, ini logika yang sangat keliru menurut saya," kata Kurnia dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Istana: Jokowi Tak Bisa Intervensi Sidang Penyerangan Novel Baswedan

Kurnia menuturkan, Jokowi semestinya turun tangan membenahi kejanggalan dalam penanganan kasus penyiraman air keras tersebut.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja Kapolri dan Jaksa Agung yang merupakan bawahan langsung Presiden.

Menurut Kurnia, turun-tangannya Jokowi tersebut juga tak mesti dalam kapasistas Jokowi sebagai kepala pemerintah melainkan sebagai kepala negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebagai kepala negara yang harusnya bisa menciptakan aparat penegak hukum yang profesional, menjaga ritme penegakan hukum yang independen dan dapat dipercayai oleh publik," ujar Kurnia.

Baca juga: 5 Kejanggalan dalam Kasus Penyerangan Novel Baswedan Menurut Pukat UGM

Kurnia menambahkan, Jokowi selama ini pun dinilai resisten dengan masukan masyarakat terkait pembentukan tim independen untuk mengusut kasus penyiraman air keras.

Ia berpandangan, Jokowi semestinya mencontoh kebijakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Tim Pencari Fakta bersifat independen untuk mengusut kasus pembunuhan Munir.

"Terlepas dari temuannya signifikan atau tidak, tapi kemauan dari pemimpin republik itu ada, tapi Presiden Jokowi rasanya selalu menolak usulan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga: Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan Minta Istana Jangan Buang Badan

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yang sedang disidangkan.

"Kita serahkan saja kepada prosedur yang ada, presiden tidak intervensi," kata Donny saat dihubungi, Selasa (16/6/2020).

Hal ini disampaikan Donny menanggapi kekecewaan banyak pihak atas tuntutan jaksa terhadap kedua terdakwa pelaku penyerangan.

Kedua pelaku yang merupakan anggota polri itu hanya dituntut satu tahun penjara.

Namun, Donny menegaskan, presiden tak bisa mencampuri apa yang berjalan di persidangan.

"Presiden tidak bisa mencampuri urusan judisial, paling hanya memberikan dorongan penguatan agar keadilan ditegakkan dan bisa memuaskan semua pihak," kata Donny.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.