Penjelasan Kemenhub soal Syarat Bebas Covid-19 yang Tak Seragam di Bandara-bandara

Kompas.com - 17/06/2020, 16:11 WIB
Petugas memeriksa kesehatan calon penumpang sebelum pemberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/5/2020). Sebanyak 1486 penumpang berizin dengan 23 penerbangan diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta dengan dokumen syarat terbang dan surat keterangan bebas COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/pras. ANTARA FOTO/FAUZANPetugas memeriksa kesehatan calon penumpang sebelum pemberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/5/2020). Sebanyak 1486 penumpang berizin dengan 23 penerbangan diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta dengan dokumen syarat terbang dan surat keterangan bebas COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengakui bahwa syarat bepergian calon penumpang yang berlaku di satu bandara dengan bandara lainnya tidak sama.

Ada bandara yang mewajibkan penumpang menyerahkan bukti bebas Covid-19 hasil tes PCR atau swab, ada pula yang membolehkan dokumen bebas Covid dari hasil rapid test.

"Pada implementasinya memang harus diakui di masing-masing daerah ini berbeda-beda. Ada di bandara A menerapkan harus wajib PCR, ada bandara B boleh kedua-duanya," kata Adita di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Kemenhub Sebut Masih Ada Penumpang Transportasi Umum yang Sulit Diatur

Adita menjelaskan bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020, pihaknya telah mengatur syarat seseorang dapat bepergian antar kota.

Syarat itu mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020.

Gugus tugas mensyaratkan bahwa seseorang harus membuktikan dirinya sehat untuk dapat bepergian. Hal itu dapat dibuktikan dengan tes PCR maupun rapid test.

Atau, jika di suatu daerah tak ada layanan tes PCR dan rapid test, calon penumpang dapat menyertakan bukti surat bebas gejala influenza.

Baca juga: Tak Ingin Sering Menegur dan Menindak, Kemenhub Minta Masyarakat Patuhi Aturan Bertransportasi

Meskipun di lapangan penerapan persyaratannya berbeda-beda, Kemenhub meminta supaya dalam mengatur kebijakan bertransportasi, pemerintah daerah konsisten pada aturan gugus tugas.

Hal ini berlaku juga untuk pengaturan persyaratan transportasi lewat udara.

"Kalau orang yang harus bepergian dan sudah memenuhi syarat ya kita harapkan mereka juga lebih nyaman sehingga informasinya juga harusnya konsisten," ujar Adita.

Adita menegaskan bahwa perbedaan persyaratan itu bukan merujuk pada pembagian zonasi kasus Covid-19 di suatu wilayah.

"Secara zonasi kan tidak ditetapkan secara spesifik di dalam SE gugus tugas maupun syarat penumpang yang ada di Permenhub Nomor 41," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X