Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan Minta Istana Jangan Buang Badan

Kompas.com - 17/06/2020, 12:05 WIB
Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa saat peluncuran Catatan Akhir Tahun 2016 LBH Jakarta, di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2016). Kristian ErdiantoDirektur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa saat peluncuran Catatan Akhir Tahun 2016 LBH Jakarta, di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa, mengingatkan Istana untuk tidak buang badan sendiri terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap kliennya.

Demikian ia katakan terkait pernyataan Tenaga Ahli Utama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral yang menyebut Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Jadi Istana dan para pembantunya jangan buang badan dengan mengatakan Presiden tidak bisa intervensi hukum," kata Alghiffari kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Presiden Tak Boleh Intervensi Hukum, tapi Bisa Mengevaluasi Kejaksaan dan Kepolisian

Alghiffari mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang tidak boleh melakukan intervensi dalam penanganan kasus hukum.

Namun, kata dia, Jokowi bisa melakukan evaluasi kinerja aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Berdasarkan UU Kejaksaan dan UU Kepolisian, Kapolri dan Kejaksaan Agung bertanggung jawab kepada Presiden," ujarnya.

Menurut Alghiffari, mengevaluasi kinerja kepolisian dan kejaksaan bukanlah bentuk intervensi kepala negara.

Baca juga: Bintang Emon Diserang Setelah Kritik Kasus Novel, Komentar Istana, hingga Dukungan KPK dan DPR

Ia pun mencontohkan bentuk intervensi kepala negara dalam upaya penegakan hukum.

"Jika Presiden perintahkan jaksa untuk tuntut pelaku lima tahun, maka itu intervensi hukum," ujarnya.

"Jika Presiden mengevaluasi Kejagung dan tim kenapa tuntutan satu tahun, itu bukan intervensi hukum. Itu Presiden sedang jalankan tugasnya sebagai atasan," lanjut dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X