Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes Abdul Halim Klaim Desa Lebih Efektif Cegah Covid-19

Kompas.com - 09/06/2020, 15:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengklaim upaya pencegahan Covid-19 di tingkat desa lebih efektif bila dibandingkan tingkat nasional.

Hal itu merujuk dari data orang dalam pemantauan (ODP) yang telah ditangani oleh pemerintah desa sejauh ini.

"Misalnya ini, penanganan ODP di desa itu 186.219 orang, sementara di tingkat nasional 38.791 (orang). Ini kan pencegahan," kata Abdul Halim dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Ia menjelaskan, hingga 8 Juni 2020, terdapat 805.479 orang yang sebelumnya berdomisili di kota besar dan telah kembali ke desanya.

Dari jumlah tersebut, 186.219 orang di antaranya menjalani proses karantina dengan menggunakan fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah desa.

Sementara sebagian besar lainnya atau sekitar 619.260 orang menjalani proses karantina mandiri di rumah masing-masing.

Baca juga: Hingga 8 Juni, Penyaluran BLT Dana Desa Baru 83 Persen

Meski demikian, dalam hal penanganan, Abdul Halim menyatakan, desa masih di bawah tingkat nasional.

"Misalnya penanganan PDP 14.010 tingkat nasional, desa 2.594. Ini karena memang sejak awal kita sampaikan agar PDP segera diselesaikan di tingkat yang lebih atas," kata dia.

"Kemudian yang positif juga lebih kecil (nasional 32.033, desa 629), itu karena langsung di tingkat yang lebih atas," imbuh Abdul Halim.

Sejauh ini, ia menambahkan, alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah disalurkan untuk menangani Covid-19 sebesar Rp 2,8 triliun atau sekitar 11 persen dari total Rp 27,1 triliun BLT Dana Desa yang tersalur.

Alokasi tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan relawan desa lawan Covid-19, seperti sosialisasi hidup sehat, penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik, penyemprotan disinfektan, pendirian pos relawan, hingga pendirian tempat isolasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com