Kompas.com - 09/06/2020, 15:19 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, tak kurang dari 61.837 desa yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga 8 Juni 2020.

Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari total 74.953 desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk posisi penyaluran BLT Dana Desa yang sudah masuk ke rekening kas desa itu ada sekitar 70.786 desa atau sekitar 94 persen dari total seluruh wilayah desa," kata Abdul Halim saat konferensi pers daring, Selasa (9/6/2020).

Menurut dia, ada dua hal yang membuat penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan 100 persen.

Dua hal itu yaitu dana desa belum masuk ke dalam rekening kas desa dan dana desa sudah masuk ke rekening kas desa tetapi ada hambatan dalam proses penyalurannya.

Hingga kini masih ada 4.167 desa yang belum masuk BLT Dana Desanya ke rekening kas desa. Hal itu disebabkan paling tidak oleh tujuh hal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri.

"Seperti pemda memutuskan wilayahnya sebagai desa, sementara Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan, dan faktor lain dalam pembahasan status desa," kata dia.

Baca juga: Penyaluran BLT Dana Desa di 6 Provinsi Ini Belum Capai 50 Persen

Kemudian, belum diunggahnya dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Sistem Keuangan Desa. Selanjutnya, pemerintahan desa yang masih kosong akibat posisi kepala desa yang masih sementara.

Faktor lainnya seperti kepala desa yang buta huruf sehingga menyulitkan penyelesaian administrasi, konflik pemerintah desa dan BPD, dan temuan permasalahan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun 2019.

Terakhir, adanya perangkat desa yang diberhentikan oleh kades baru, sehingga belum ada tenaga yang mengusulkan pencairan dana desa.

Adapun untuk dana desa yang sudah masuk ke rekening kas desa, namun terhambat penyaluran BLT dana desanya disebabkan oleh sejumlah faktor.

Faktor itu antara lain tidak ada kepala keluarga miskin dan sudah terpenuhi oleh program jaminan sosial yang lain, dana desa tahap pertama sudah terpakai, hingga kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank.

"Belum lagi data hasil sinkronisasi dari kabupaten/kota belum dikeluarkan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X