Hingga 8 Juni, Penyaluran BLT Dana Desa Baru 83 Persen

Kompas.com - 09/06/2020, 15:19 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, tak kurang dari 61.837 desa yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga 8 Juni 2020.

Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari total 74.953 desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk posisi penyaluran BLT Dana Desa yang sudah masuk ke rekening kas desa itu ada sekitar 70.786 desa atau sekitar 94 persen dari total seluruh wilayah desa," kata Abdul Halim saat konferensi pers daring, Selasa (9/6/2020).

Menurut dia, ada dua hal yang membuat penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan 100 persen.

Dua hal itu yaitu dana desa belum masuk ke dalam rekening kas desa dan dana desa sudah masuk ke rekening kas desa tetapi ada hambatan dalam proses penyalurannya.

Hingga kini masih ada 4.167 desa yang belum masuk BLT Dana Desanya ke rekening kas desa. Hal itu disebabkan paling tidak oleh tujuh hal.

Pertama, status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri.

"Seperti pemda memutuskan wilayahnya sebagai desa, sementara Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan, dan faktor lain dalam pembahasan status desa," kata dia.

Baca juga: Penyaluran BLT Dana Desa di 6 Provinsi Ini Belum Capai 50 Persen

Kemudian, belum diunggahnya dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Sistem Keuangan Desa. Selanjutnya, pemerintahan desa yang masih kosong akibat posisi kepala desa yang masih sementara.

Faktor lainnya seperti kepala desa yang buta huruf sehingga menyulitkan penyelesaian administrasi, konflik pemerintah desa dan BPD, dan temuan permasalahan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun 2019.

Terakhir, adanya perangkat desa yang diberhentikan oleh kades baru, sehingga belum ada tenaga yang mengusulkan pencairan dana desa.

Adapun untuk dana desa yang sudah masuk ke rekening kas desa, namun terhambat penyaluran BLT dana desanya disebabkan oleh sejumlah faktor.

Faktor itu antara lain tidak ada kepala keluarga miskin dan sudah terpenuhi oleh program jaminan sosial yang lain, dana desa tahap pertama sudah terpakai, hingga kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank.

"Belum lagi data hasil sinkronisasi dari kabupaten/kota belum dikeluarkan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X