Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga 8 Juni, Penyaluran BLT Dana Desa Baru 83 Persen

Kompas.com - 09/06/2020, 15:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, tak kurang dari 61.837 desa yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga 8 Juni 2020.

Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari total 74.953 desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk posisi penyaluran BLT Dana Desa yang sudah masuk ke rekening kas desa itu ada sekitar 70.786 desa atau sekitar 94 persen dari total seluruh wilayah desa," kata Abdul Halim saat konferensi pers daring, Selasa (9/6/2020).

Menurut dia, ada dua hal yang membuat penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan 100 persen.

Dua hal itu yaitu dana desa belum masuk ke dalam rekening kas desa dan dana desa sudah masuk ke rekening kas desa tetapi ada hambatan dalam proses penyalurannya.

Hingga kini masih ada 4.167 desa yang belum masuk BLT Dana Desanya ke rekening kas desa. Hal itu disebabkan paling tidak oleh tujuh hal.

Pertama, status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri.

"Seperti pemda memutuskan wilayahnya sebagai desa, sementara Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan, dan faktor lain dalam pembahasan status desa," kata dia.

Baca juga: Penyaluran BLT Dana Desa di 6 Provinsi Ini Belum Capai 50 Persen

Kemudian, belum diunggahnya dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Sistem Keuangan Desa. Selanjutnya, pemerintahan desa yang masih kosong akibat posisi kepala desa yang masih sementara.

Faktor lainnya seperti kepala desa yang buta huruf sehingga menyulitkan penyelesaian administrasi, konflik pemerintah desa dan BPD, dan temuan permasalahan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun 2019.

Terakhir, adanya perangkat desa yang diberhentikan oleh kades baru, sehingga belum ada tenaga yang mengusulkan pencairan dana desa.

Adapun untuk dana desa yang sudah masuk ke rekening kas desa, namun terhambat penyaluran BLT dana desanya disebabkan oleh sejumlah faktor.

Faktor itu antara lain tidak ada kepala keluarga miskin dan sudah terpenuhi oleh program jaminan sosial yang lain, dana desa tahap pertama sudah terpakai, hingga kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank.

"Belum lagi data hasil sinkronisasi dari kabupaten/kota belum dikeluarkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com