Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2020, 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungannya terhadap program Tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Menurutnya, kepemilikan perumahan merupakan hak setiap warga negara, termasuk kaum buruh.

Kendati demikian, KSPI mengharapkan adanya perbaikan.

"Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2020).

Sebab sebelumnya, Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan, pekerja Warga Negara Asing (WNA) wajib menjadi peserta Tapera. Namun dengan catatan, jika mereka telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

Baca juga: PP Tapera: Perusahaan Wajib Potong Gaji Karyawan Sebelum Tanggal 10

Ia juga mengatakan, dalam program ini pemerintah harus membangun rumah dan tidak melibatkan pengembang yang menurutnya seringkali hanya berorientasi pada keuntungan.

Selain itu, pemerintah juga bisa menetapkan harga rumah yang murah tanpa mereka.

Karena rumahnya dibangun oleh pemerintah, lanjut dia, maka peserta bisa mendapatkan rumah dengan DP 0 rupiah.

Termasuk, jangka waktu cicilan bisa dibuat lama agar lebih kecil dengan bunga 0 persen.

“Oleh karena ini adalah program kepemilikan rumah, maka pesertanya adalah buruh yang belum memiliki rumah,” tegas Said.

Baca juga: Gaji Sudah Dipotong JHT BPJS Ketenagakerjaan, Kenapa Harus Ada Tapera?

Jika ini dijalankan, sambung dia, maka akan menjadi solusi bagi kaum buruh agar bisa memiliki rumah.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Menurutnya, dengan harga rumah yang semakin mahal, banyak buruh yang tidak bisa memiliki rumah.

Obon juga menilai, bahwa sebaiknya program Tapera berupa pengadaan rumah untuk buruh.

"Jangan hanya ngumpulin iuran, tetapi rumahnya tidak disediakan. Saya kira ini program baik yang harus kita dukung,” katanya.

Baca juga: Mulai Kapan Gaji Pekerja Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera?

Namun demikian, Obon memberikan catatan, bahwa program ini jangan sampai memberatkan buruh.

“Untuk iuran, dari sisi pengusaha harusnya bisa ditingkatkan. Jangan hanya, 0,5 persen. Selain itu harus ada kontribusi dari pemerintah,” tegas Obon.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera.

Tapera sendiri menjadi payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera dalam waktu dekat.

Baca juga: Ini Simulasi Hitungan Pemotongan Gaji Karyawan Setelah Ada Iuran Tapera

Dalam PP tersebut, BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan pekerja perusahaan swasta.

"Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).

Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja yang dipotong dari gaji. Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

Baca juga: BRI Ditunjuk sebagai Bank Kustodi Dana Tapera

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Sebagai informasi, BP Tapera sendiri merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Sebagai modal awal, pemerintah menyuntik dana untuk BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun.

Sebelum menjadi BP Taperam, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapan Menteri-menteri Nasdem Saat Ditanya Kemungkinan 'Reshuffle' 1 Februari

Tanggapan Menteri-menteri Nasdem Saat Ditanya Kemungkinan "Reshuffle" 1 Februari

Nasional
Bersaksi di Sidang Richard Eliezer, Romo Magnis: Agar Putusan Jadi Semakin Adil

Bersaksi di Sidang Richard Eliezer, Romo Magnis: Agar Putusan Jadi Semakin Adil

Nasional
Pemerintah Selesaikan Peta Jalan Hilirisasi, Total Investasi Capai Rp 8.159 T

Pemerintah Selesaikan Peta Jalan Hilirisasi, Total Investasi Capai Rp 8.159 T

Nasional
47 Tower Apartemen Akan Dibangun di IKN untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri

47 Tower Apartemen Akan Dibangun di IKN untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri

Nasional
Tak Campuri 'Reshuffle', PDI-P: Kalau Presiden Nilai Timnya Kompak, Pasti Dipertahankan

Tak Campuri "Reshuffle", PDI-P: Kalau Presiden Nilai Timnya Kompak, Pasti Dipertahankan

Nasional
ICJR Yakin Kasus Pembunuhan Brigadir J Susah Dibongkar kalau Bharada E Tak Ungkap Kebenaran

ICJR Yakin Kasus Pembunuhan Brigadir J Susah Dibongkar kalau Bharada E Tak Ungkap Kebenaran

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter, Jaksa KPK Tuntut Irfan Kurnia Saleh Bayar Uang Pengganti Rp 177,7 Miliar

Kasus Korupsi Helikopter, Jaksa KPK Tuntut Irfan Kurnia Saleh Bayar Uang Pengganti Rp 177,7 Miliar

Nasional
Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

Nasional
Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Nasional
MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

Nasional
Kata Istana soal Isu 'Reshuffle di 1 Februari 2023

Kata Istana soal Isu "Reshuffle di 1 Februari 2023

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.