Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2020, 21:56 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi tuan rumah penyelenggara Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat, Selasa (2/6/2020).

Direktur Utama (BPJS) Fachmi Idris mengatakan, pertemuan kali ini menitikberatkan pada Universal Health Coverage untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Untuk itu, hal ini pun selaras dengan tema yang diusung FPGH tahun 2020 yaitu "Affordable Health Care For All".

"Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Jokowi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,” ujarnya.

Fachmi menjelaskan, perlindungan tersebut diberikan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

Baca juga: Ajak Milenial Ciptakan Inovasi Digital, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon

Dia juga menyebut, pertemuan ini merupakan realisasi atas keinginan negara-negara anggota FPGH untuk memastikan perawatan kesehatan yang terjangkau untuk semua warga negara.

Hal itu dilakukan melalui pendekatan multisektoral melibatkan jaminan sosial untuk program kesehatan.

Kenalkan JKN-KIS

Melalui forum ini, BPJS pun mengenalkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ke tingkat internasional.

“Semoga pertemuan ini menjadi dasar kerja sama yang nyata antara organisasi jaminan sosial negara-negara anggota FPGH untuk berkontribusi merealisasikan Affordable Health Care For All,” harapnya.

Adapun, FPGH adalah forum yang diluncurkan 7 Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, Brasil, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan dan Senegal pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2006 di New York, Amerika Serikat.

Baca juga: Kelas BPJS Kesehatan Mau Dilebur, Ini Kata Kemenkeu

“Tujuan FPGH adalah untuk membangun sinergi antara kebijakan politik luar negeri dengan kesehatan global pada berbagai forum bilateral, regional dan multilateral,” ungkapnya.

Meski bukan forum yang dibentuk organisasi kesehatan dunia (WHO) atau PBB, FPGH rutin menggunakan platform WHO dan PBB utk mengeluarkan joint statements atau resolutions.

“Secara tradisi, setiap tahun FPGH menjadi inisiator satu resolusi tentang kesehatan di Sidang Umum PBB,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Tahun ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua FPGH Ministerial Retreat. Pada pertemuan ini, hadir pula penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH,

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan diberikan kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut.

Baca juga: Ramai soal Peleburan Kelas, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Sementara itu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI Kama Pradipta berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerja sama antarnegara.

Terutama, lanjutnya, kerja sama antara penyelenggara jaminan kesehatan, termasuk untuk saling berbagi pengalaman dan best practice sharing.

Dia pun menilai, keberadaan jaminan kesehatan saat ini sangat penting, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19.

“Kami mohon dukungannya untuk bersama saling memperkuat sistem jaminan kesehatan selama pandemi, serta mengantisipasi kemungkinan ke depan terkait munculnya tantangan baru dalam sistem jaminan kesehatan,” katanya.

Baca juga: Menilik Sejarah BPJS Kesehatan, Kapan Dilahirkan hingga Besaran Iurannya Dulu...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com