Menag: Calon Jemaah yang Sudah Lunasi Biaya Perjalanan Haji Akan Diberangkatkan 2021

Kompas.com - 02/06/2020, 11:47 WIB
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi (tengah) didampingi jajarannya, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas pendahuluan dan pembentukan panitia kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/Tahun 2020.  ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. RENO ESNIRMenteri Agama (Menag) Fachrul Razi (tengah) didampingi jajarannya, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas pendahuluan dan pembentukan panitia kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/Tahun 2020. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

Menyusul kebijakan tersebut, calon jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) akan diberangkatkan pada 2021 atau 1442 Hijriah.

"Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan tersebut jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji atau Bipih tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442 Hijriah atau 2021 masehi mendatang," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Pembatalan Ibadah Haji 2020 Berlaku bagi Seluruh WNI, Tanpa Terkecuali

Fachrul mengatakan, setoran pelunasan Bipih yang telah dibayarkan jemaah akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Nilai manfaat pengeolaan itu akan diberikan oleh BPKH kepada para jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama ibadah haji tahun 2021.

Namun demikian, lanjut Fachrul, setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah, apabila memang dikehendaki.

"Namun, juga setoran pelunasan Bipih itu dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan kalau memang dia butuh. Silakan, bisa diatur, dan kami akan mendukung itu semua dengan sebaik-baiknya," kata Fachrul.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia tahun 2020 ini.

Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

"Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah," kata Fachrul Razi, Selasa (2/6/2020).

"Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini," lanjutnya.

Baca juga: Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji 2020

Keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah dituangkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020.

Dalam keputusan itu, Fachrul menegaskan bahwa pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Artinya, pembatalan itu tidak hanya berlaku untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah baik regular maupun khusus, tetapi juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau undangan, atau furada yang menggunakan visa khusus yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Nasional
Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Nasional
DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Nasional
Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Nasional
Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Nasional
Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Nasional
Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Nasional
Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X