Ini Rekomendasi Kementerian PPPA untuk "New Normal" di Sekolah

Kompas.com - 28/05/2020, 13:37 WIB
Ilustrasi new normal. Orang-orang mulai kembali bekerja di kantor. SHUTTERSTOCK/INTERSTIDIlustrasi new normal. Orang-orang mulai kembali bekerja di kantor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama kementerian/lembaga terkait tengah merumuskan aturan pelaksanaan new normal di sekolah.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA Ciput Eka Purwianti mengatakan, penerapan new normal ini perlu dikhawatirkan karena memungkinkan terjadinya penularan Covid-19 kepada anak-anak di sekolah.

Oleh karena itu, pengaturan dan protokol khusus pun tengah dirancang apabila diputuskan Juli mendatang anak-anak harus kembali ke sekolah.

"Kita coba semua ini diramu oleh tim protokol, saat nanti diputuskan misalnya Juli atau setelah Juli kembali sekolah, ada pengaturan-pengaturan khusus," kata Ciput dalam webinar, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Muhammadiyah Pertanyakan Rencana New Normal

Beberapa yang tengah dirumuskan antara lain sekolah harus menyediakan fasilitas berupa perlengkapan cuci tangan dengan sabun sebanyak-banyaknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut menjadi sangat penting, karena mencuci tangan dengan sabun salah satu kunci penting untuk terhindar dari Covid-19.

Jumlahnya pun harus banyak agar saat menggunakannya anak-anak tidak perlu mengantre.

"Itu sangat penting, secara infrastruktur di sekolah harus disiapkan sarana-sarana seperti ini. Walaupun bagi daerah-daerah yang sulit air ini jadi isu lagi, ini harus ditangkap oleh kementerian yang bertanggungjawab," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan untuk menghilangkan jam istirahat dan memperpendek jam pelajaran menjadi 4 jam belajar saja.

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kepadatan anak-anak saat masuk dan keluar sekolah secara bersamaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X